Kementerian Keuangan (Kemenkeu) membantah kabar yang menyatakan utang proyek pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) dibayar menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Staf Khusus (Stafsus) Kemenkeu Yustinus Prastowo mengatakan utang senilai Rp79 triliun itu yang membayar adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI).
Melalui cuitan di akun twitternya @prastow, Kamis 5 Oktober 2023, Yustinus menerangkan PT KAI telah meneken kontrak pinjaman dengan China Development Bank (CDB) untuk membayar pembengkakan biaya atau cost overrun proyek KCJB. Sehingga yang berkewaban mengangsur adalah PT KAI.
"Ini keliru. Saya luruskan: yang melakukan kontrak pinjaman utk cost overrun adalah PT KAI dan CBD. Yang akan mengangsur ya PT KAI," ujar Yustinus.
Dalam keterangannya, Yustinus menyebut PT KAI mendapatkan pendapatan dari berbagai sumber, antara lain kontrak pengangkutan batu bara dengan PT Bukit Asam. Sehingga bukan pemerintah melalui APBN yang harus membayar cicilan Rp226 miliar per bulan selama 30 tahun, melainkan PT KAI.
"Sumbernya? Dari pendapatan mereka, antara lain kontrak pengangkutan dg PT Bukit Asam. Jadi bukan cicilan dari APBN," ungkannya.
Sebelumnya akun twitter @alisyarief membeberkan fakta soal Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Melalui cuitan yang diunggah pada Kamis 5 Oktober 2023, akun tersebut mengatakan pemerintah harus mencicil utang kereta cepat yang diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Senin 2 Oktober 2023 itu Rp226 miliar selama 30 tahun.
"Berapa Cicilan Utang/bulan kpd China untuk Kereta Cepat Jakarta~Bandung? "226 Milyar selama 30 Tahun," ujarnya.
Pemilik akun yang berprofesi sebagai jurnalis ini menyebut cicilan utang kereta cepat bernama WHOOSH itu diambilkan dari APBN. Artinya seluruh rakyat Indonesia turut membayar cicilan utang kereta cepat. Padahal yang menikmatinya hanya warga Jakarta dan Bandung.
"Dari mana uangnya? APBN (Pajak Rakyat se Indonesia). Artinya orang Papua, Orang NTT, Orang Ambon, turut membayar, untuk mereka yang menikmati Kerata Cepat Jkt~Bandung tsb," tulis pemilik akun.
Dikutip dari Bisnis.com, Jumat 15 September 2023, proyek KCJB semula direncanakan menelan biaya sebesar US$6,07 miliar dolar Amerika Serikat (AS) atau sekitar Rp94,1 triliun (kurs Rp15.514). Sekitar 75 persen atau Rp70,5 triliun biaya proyek didapat dari pinjaman China Development Bank (CDB).
Namun dalam perjalanannya terjadi pembengkakan biaya atau cost overrun hingga 1,2 miliar dolar AS atau sekitar Rp18,6 triliun. Beban cost overrun itu ditanggung bersama Indonesia dan China.
Indonesia harus membayar sekitar 720 juta dolar AS atau setara dengan Rp11,1 triliun. Lagi-lagi CDB memberikan pinjaman kepada Indonesia sebesar 550 juta dolar AS atau sekitar Rp8,5 triliun dengan bunga 3,4 persen selama 30 tahun. Sehingga secara total utang yang ditanggung Indonesia mencapai Rp79 triliun.
Jika dihitung utang pokok plus bunga 3,4 persen selama 30 tahun atau 360 bulan, Indonesia harus membayar cicilan Rp226 miliar setiap bulan ke pihak China.
