Berbagai permasalahan yang menimla sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disinyalir terjadi akibat ketidak mampuan Erick Thohir menjalankan tugasnya sebagai Menteri BUMN. Beberapa pihak pun mendesak Erick mundur dari jabatannya.
Salah satu pihak yang menyampaikan desakan tersebut adalah pengamat politik Hari Purwanto. Saat memberikan komentar yang dikutip pada Minggu 7 Juli 2024, Hari menyoroti kondisi sejumlah BUMN yang terus merugi. Perusahaan plat merah terakhir yang dikabarkan menderita kerugian adalah PT Krakatau Steel.
"Ketidakmampuan ET (Erick Thohir) menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di beberapa BUMN menunjukkan ketidakmampuannya dalam menyelesaikan problematika yang terjadi," ujarnya.
Masalah yang menimpa PT Krakatau Steel juga menunjukkan wajah asli bos Mahaka Entertainment itu. Hari menuturkan meski sudah dilakukan pergantian direksi kondisi perusahaan penghasil baja itu tak kunjung membaik.
"Erick Thohir di ujung masa pemerintahan Jokowi mulai memperlihatkan wajah aslinya. Kerugian yang melanda Krakatau Steel, meski ada pergantian direksi, belum mampu memberikan solusi konkret," kata Hari.
Bahkan lanjut Hari, Erick justru menyerahkan persoalan kepada direksi PT Krakatau Steel. Tindakan ini seolah menunjukkan Erick sudah menyerah.
"Jawaban ET (Erick Thohir) dengan mengganti direksi hanya dipasrahkan kepada kondisi intern Krakatau Steel. Tentu itu bukan menjawab persoalan, tapi lebih kepada menyerah pada keadaan," tutur Hari.
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR) ini pun menyebut pilihan terbaik yang harus dilakukan Erick menghadapi kondisi tersebut adalah mengundurkan diri dari jabatan Menteri BUMN.
"Pilihan terbaik untuk mundur," tegas Hari.
Ketidak mampuan Erick sebenarnya sudah terlihat saat menjadi Kepala Tim Pelaksana Komite yang membawahi Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 dan Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Hari menerangkan saat itu Erick tidak mampu memberikan solusi.
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) itu menurut Hari justru lebih banyak bermain dalam proyek pengadaan alat rapid test Covid-19.
"Diduga ET banyak bermain dalam proyek pengadaan alat rapid test yang belum memiliki izin edar dari Menkes," ucap Hari.
