Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia pada 2024 bakal sulit terwujud. Pasalnya tingkat akurasi data penerima program masih rendah bahkan menurun.
Saat berbicara dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, Senin 19 Juni 2023, Suharso menjelaskan pada 2020 akurasi data penerima program menurun 48 persen, 2021 menurun 43 persen dan kembali turun 41 persen pada 2022.
"Memang untuk mencapai target ini, akurasi data penerima program masih rendah, bahkan menurun," ujarnya.
Suharso menerangkan tingkat kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar 9,57 persen. Artinya sebanyak 26,36 juta orang berada di bawah garis kemiskinan.
Jumlah tersebut naik 9,54 persen banding Maret 2022. Tapi jauh di bawah September 2021 saat Indonesia tengah dilanda pandemi Covid-19, yakni 9,71 persen.
Sedangkan Bank Dunia atau World Bank mencatat penduduk miskin di Indonesia sebanyak 110 juta. Hal ini lantaran terdapat basis perhitungan baru berdasarkan hitungan purchasing power parities (PPP) pada tahun lalu.
Berdasarkan basis perhitungan baru, garis kemiskinan ekstrem menurut Bank Dunia adalah berpenghasilan 2,15 dolar Amerika Serikat (AS) per orang per hari. Jumlah ini naik ketimbang sebelumnya, yakni 1,90 dolar AS per orang per hari.
Sedangkan batas kelas menengah ke bawah adalah warga dengan penghasilan 3,65 dolar AS per hari. Jumlah ini naik dari sebelumnya 3,20 dolar AS. Batas kelas penghasilan menengah ke atas adalah 6,85 dolar AS dari sebelumnya 5,50 dolar AS per orang per hari.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan perubahan basis perhitungan tersebut menyebabkan 40 persen penduduk Indonesia tergolong miskin.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk Indonesia pada 2022 sebanyak 275 juta. Artinya sebanyak 110 orang atau 40 persen tergolong miskin.
Sebelumnya Sri Mulyani menyampaikan Presiden Jokowi berambisi menghapus kemiskinan ekstrem pada 2024. Hal itu disampaikan Sri Mulyani usai mengikuti rapat dengan Jokowi, Senin 20 Februari 2023.
Target tersebut menjadi fokus program jangka sangat pendek lantaran pada tahun tersebut masa bakti Kabinet Indonesia Maju sudah berakhir.
"Penurunan kemiskinan ekstrem akan diupayakan pada tahun 2024. Ini berarti, keseluruhan total kemiskinan akan menurun, juga kebutuhan pendanaannya akan dilakukan prioritas untuk tahun ini dan tahun depan," kata Sri Mulyani.
