Rencana Presiden Joko Widodo (Jokowi) pindah kantor ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur pada Juli 2024 dipastikan batal. Hal itu lantaran beberapa fasilitas, seperti listrik dan air di IKN masih belum siap.
"Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah," ujarnya.
Saat memberikan keterangan di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024, Jokowi belum bisa memastikan kapan kapan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN Nusantara akan dilakukan. Jokowi menyebut Keputusan Presiden (Keppres) tentang pemindahan ibu kota bisa jadi diterbitkan sebelum peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) RI ke-79 pada Augustus 2024.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menyatakan tidak ingin memaksakan sesuatu yang belum siap. Jokowi pun mengajak bersama-sama melihat kondisi yang terjadi di lapangan saat ini.
"Kita tidak ingin memaksakan sesuatu, yang memang belum, jangan dipaksakan. Semuanya dilihat, progres lapangannya dilihat," ucap ayah kandung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka ini.
Sebelumnya Presiden Jokowi direncanakan bakal mulai berkantor di IKN Nusantara mulai Juli 2024. Selain itu upacara HUT RI ke-79 pada tahun ini direncanakan bakal diselenggarakan di kota yang berlokasi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur itu.
Berdasarkan laporan dari Ketua Satgas Pelaksana Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Sumadilaga, progres pembangunan kantor kepresidenan sudah mencapai 92 persen. Satgas menargetkan proyek ini rampung pada pekan kedua Juli 2024.
"Masalahnya, hujan. Itu kan di ketinggian, ada (potensi) hujan dan petir," katanya.
Saat memberikan keterangan di Kantor Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Jumat, 5 Juli 2024, Danis berharap pekan depan proyek sudah selesai. Namun hal itu juga tergantung kondisi cuaca.
"Mudah-mudahan selesai pekan depan, tergantung cuaca," ujar Danis.
Beberapa proyek yang juga selesai pada akhir Julli 2024, antara lain kawasan Istana, area Sumbu Kebangsaan, Memorial Park, Beranda Nusantara. Selain itu menurut Danis, sebagaian Kantor Sekretariat Presiden dan Kementerian Sekretariat Negara, juga bisa sudah bisa difungsikan.
