Menteri Koperasi (Menkop) Budi Arie Setiadi menegaskan pengangkatan Panel Barus sebagai Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi (Kemenkop) sudah mendapat persetujuan Presiden Prabowo Subianto.
"Kan disetujui sama presiden, itu kan diangkat Presiden, gimana sih, kita ngusulin, tapi kalau nggak disetujui sama presiden, nggak bisa," katanya.
Saat memberikan keterangan kepada awak media, Jumat 3 Januari 2025 di kantornya, Budi Arie membantah pengangkatan Panel Barus atas dasar kedekatan. Pasalnya Panel adalah Bendahara relawan Pro Jokowi atau Projo. Sedangkan Budi Arie diketahui adalah Ketua Umum kelompok pendukung mantan Presiden Joko Widodo itu.
Budi Arie menjelaskan Panel diangkat sebagai pejabat tinggi madya di Kemenkop berdasarkan surat Keputusan Presiden atau Keppres. Menurutnya Panel ditempatkan di posisi yang memang dibutuhkan.
"Enggak (berdasarkan kedekatan), karena kita perlu kedeputian baru, Deputi Pengembangan Usaha. Dan kita udah izin, dan disetujui oleh Presiden. Ini diangkat presiden loh, orang Kepres, gimana?" tutupnya.
Sebelumnya pada Jumat 3 Januari 2025, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi melantik sejumlah pejabat tinggi di Kementerian Koperasi. Selain Panel Barus, dilantik pula Henra Saragih menjadi Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Kementerian Koperasi.
Selain itu juga Destry Anna Sari sebagai Deputi Bidang Pengembangan Talenta dan Daya Saing Koperasi Kementerian Koperasi, serta Koko Haryono menjadi Staf Ahli Bidang Kebijakan Publik Kementerian Koperasi
“Saya percaya saudara bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya,” ujar Budi Arie.
Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika ini menuturkan Presiden Prabowo menaruh harapan besar kepada Kementerian Koperasi. Terbukti dengan pemerintah memberikan anggaran tambahan sebesar Rp10 triliun kepada Kementerian Koperasi.
“Bahwa presiden sangat menaruh harapan besar terhadap Kemenkop. Angka (Rp 10 triliun) itu bukan kecil, tanggung jawabnya besar,” kata Budi Arie.
Diharapkan Kemenkop bisa merevitalisasi Koperasi Unit Desa (KUD) dan akan dilibatkan dalam penyaluran pupuk subsidi. Selain itu, Kemenkop juga diminta melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk program makan bergizi gratis.
