Pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengaku mempunyai data internal partai politik mendapat tanggapan negatif dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Pernyataan itu dinilai sebagai salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang. Jokowi juga diduga telah melanggar Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
Koordinator Klaster Riset Konflik Pertahanan dan Keamanan BRIN, Muhamad Haripin mengatakan intelijen negara pada hakikatnya adalah lini pertama sistem keamanan nasional. Haripin pun menyinggung pengakuan Jokowi yang menyebut data internal partai politik diperoleh dari informasi intelijen.
"Pernyataan presiden itu tidak seyogyanya dibiarkan begitu saja, memang harus ada tindaklanjutnya terutama dari para aktor pengawas intelijen," kata Haripin.
Saat menghadiri seminal online atau webinar berjudul Bahaya Penyalahgunaan Intelijen dalam Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang digelar BRIN Kamis 21 September 2023, Haripin mengungkapkan apa yang diungkapkan presiden merupakan suatu praktik intelijen politik. Menurutnya hal itu dipastikan mempunyai risiko.
"Menurut pandangan kami bahwa apa yang diungkapkan presiden itu adalah suatu bentuk penyalahgunaan kekuasaan atau setidaknya ada indikasi terjadinya penyalahgunaan intelijen untuk kepentingan kekuasaan," ujarnya.
Haripin menjelaskan UU 17/2011 menyebutkan setiap intelijen memiliki kepentingan yang berbeda-beda, tergantung tugas dan fungsinya. Ada lima fungsi intelijen dan yang disebutkan Jokowi ada tiga, yakni Badan Intelijen Negara (BIN) mengurusi intelijen dalam dan luar negeri dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) mengurusi intelijen yang terkait dengan pertahanan dan militer. Dalam melaksanakan tugasnya, BAIS berada di bawah komando Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI).
Selain itu menurut Haripin, ada pula Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) yang mengurusi masalah intelijen yang terkait dengan penegakan hukum. Dalam menjalankan fungsinya, Baintelkam berada di bawah komando Mabes Polri.
"Undang-undang itu menjelaskan intelijen itu ada lima fungsi, ya yang disebutkan presiden ada tiga, ketiganya ini punya tugas dan fungsi yang berbeda. BIN mengurusi dalam dan luar negeri, Bais tentang pertahanan atau militer, Baintelkam tentang kepolisian atau penegakkan hukum bersama dengan intelijen kejaksaan," kata Haripin.
Penulis sejumlah buku tentang intelijen ini menambahkan pernyataan Jokowi seolah semua fungsi intelijen mengarah dan difokuskan kepada partai politik. Hal inilah yang menurut Haripin tidak benar.
"Tapi dalam pernyataan presiden seolah-olah kan semuanya jadi fokus kepada partai politik gitu ya. Nah itu kan tentu nggak nyambung begitu ya," tutur Haripin.
Sebelumnya saat menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) relawan Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Hotel Salak, Kota Bogor, Jawa Barat, Sabtu 16 September 2023, Presiden Jokowi mengaku mempunyai data lengkap tentang semua partai politik di Indonesia. Terutama soal ke mana arah politik masing-masing partai tersebut.
Jokowi mengatakan pernyataannya itu dimaksudkan untuk mengingatkan para relawan yang dulu mendukungnya agar tidak salah dalam memilih Presiden pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Saya tahu dalamnya partai seperti apa, ingin mereka menuju ke mana saya juga ngerti. Ini saya ulang tapi ini penting, 2024, 2029, 2034 itu sangat menentukan negara kita bisa melompat menjadi negara maju atau kita terjebak dalam midddle income trap, kepemimpinan itu sangat menentukan," kata Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengaku telah memiliki data seluruh partai itu dari intelijen baik dari Polri, TNI, dan BIN.
"Informasi yang saya terima komplit dari intelijen, informasi-informasi angka, data, survei semuanya ada, saya pegang semua dan itu hanya miliknya presiden karena langsung ke saya," kata Jokowi.
