Kabar bakal masuknya Partai Demokrat dalam koalisi partai pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) terus menjadi perbincangan. Terlebih isu kocok ulang kabinet atau reshuffle tengah menghangat menyusul adanya 2 menteri yang tersangkut kasus korupsi, yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo.
Beberapa pihak menilai Demokrat tidak layak masuk kabinet lantaran berstatus sebagai partai oposisi. Namun ada pula yang menyebut partai berlogo bintang mercy itu sudah bukan lagi oposisi, sehingga layak masuk kabinet.
Pengamat politik Citra Institute Yusak Farchan mengatakan peluang Demokrat masuk kabinet sangat besar. Wajar pula jika diperkirakan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) akan menduduki salah satu kursi menteri.
"Kalaupun terjadi reshuffle kabinet dan jatah tersebut diberikan kepada Demokrat, saya kira wajar," kata Yusak.
Menurutnya saat ini Demokrat sudah bukan lagi sepenuhnya partai oposisi. Pasalnya partai yang didirikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) telah resmi bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Calon Presiden (Capres) Prabowo Subianto.
Demokrat bahkan menyatakan komitmennya melanjutkan program pemerintahan Jokowi. Hal itu sama seperti yang disampaikan Prabowo. Sehingga menurut Yusak cukup rasional jika nantinya Demokrat masuk dalam kabinet yang hanya tinggal menyisakan beberapa bulan masa pemerintahan ini.
"Jadi kalau Demokrat bergabung di kabinet, saya kira rasional," kata Yusak.
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Pamulang (UNPAM) Tangerang Selatan, Banten ini menambahkan peluang itu semakin besar jika melihat gaya kepemimpinan Jokowi yang cenderung akomodatif dan tidak menginginkan adanya oposisi.
Yusak menuturkan Jokowi membutuhkan dukungan Demokrat sebagai pengganti NasDem yang kini tak lagi sejalan setelah secara resmi mengusung Anies Baswedan sebagai Capres pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Peluang Demokrat masuk kabinet sebenarnya terbuka," tutur Yusak.
Sebelumnya Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengingatkan rekam jejak Demokrat sebagai partai oposisi selama masa pemerintahan Presiden Jokowi. Hasto berharap hal itu menjadi pertimbangan sebelum Jokowi mengambil keputusan soal reshuffle kabinet.
“Ya, posisi Partai Demokrat memang di luar pemerintahan, bahkan menyatakan oposisi,” kata Hasto.
Saat memberikan komentar usai menghadiri Rapat Tim Pemenangan Nasional Ganjar Presiden di Gedung High End, Jakarta, Rabu 4 Oktober 2023, Hasto mengakui adanya partai oposisi diperlukan untuk membangun demokrasi agar menjadi lebih sehat.
Namun menurut Hasto, sikap oposisi yang ditunjukkan Demokrat hendaknya menjadi pertimbangan dalam membuat keputusan.
“Sikap sebagai oposisi dalam rekam jejaknya kan memang di dalam membangun demokrasi yang sehat itu membangun opposite dengan yang ada di pemerintahan. Tentu saja itu ikut menjadi kalkulasi di dalam menentukan,” katanya.
Hasto menambahkan, sampai saat ini Demokrat belum secara resmi mengumumkan bergabung dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Sehingga masih dianggap sebagai pihak yang berpoposisi terhadap pemerintahan Presiden Jokowi.
Hasto menyebut ceritanya akan lain jika Demokrat sudah mengumumkan secara resmi sikapnya terhadap pemerintah. Meski demikian, politikus asal Yogyakarta ini menegaskan masalah reshuffle kabinet adalah hak prefogatif Presiden Jokowi.
PDIP ucap Hasto tidak akan mencampuri apalagi mengganggu kewenang presiden. Meskipun Jokowi biasanya akan melapor soal pergantian anggota cabinet kepada Megawati selaku Ketua Umum PDIP.
"Khususnya PDIP. Apalagi PDIP baru saja mengusung suatu tema yang sangat penting terkait kedaulatan pangan untuk kesejahteraan rakyat," ujar Hasto.
