Sikap China tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan dalam konferensi pers di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Senin (10/4).
"Memang masih ada masalah psikologis ya, jadi mereka (China) maunya dari APBN. Tapi kita jelaskan prosedurnya akan panjang. Kami dorong melalui PT PII karena ini struktur yang baru dibuat pemerintah Indonesia sejak 2018," ujar Luhut.
Luhut menegaskan bahwa pemerintah tidak menyetujui permintaan China tersebut. Sebagai gantinya ia merekomendasikan penjaminan dilakukan melalui PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII).
"Ada masalah itu, tapi kalo dia (China) mau tetap APBN, ya dia akan mengalami (prosedur) panjang. Itu sudah diingatkan dan mereka sedang mikir-mikir," katanya.
China disebut-sebut hanya mau menurunkan tingkat suku bunga pinjaman proyek kereta cepat tersebut dari 4 persen ke 3,4 persen. Level itu dianggap masih terlalu tinggi , di atas ekspektasi pemerintah RI yang menginginkan penurunan hingga 2 persen.
Namun Luhut menyebut pemerintah bakal tetap membayarnya lantaran tingkat suku bunga sebesar 3,4 persen itu sudah lebih baik dari pinjaman luar negeri lain. "Karena kalau kamu pinjam ke luar juga bunganya sekarang bisa 6 persen juga. Jadi 3,4 persen misalnya sampai situ, we are doing ok walaupun nggak oke-oke amat," ujarnya.
