Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pihak-pihak yang menolak Undang-Undang (UU) TNI membaca terlebih dahulu isi aturan yang baru disahkan pada Kamis 20 Maret 2025 itu.
Pernyataan ini disampaikan menanggapi semakin meluasnya aksi demo menolak pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjadi Undang-Undang (UU).
"Pertama, ini baru selesai disahkan, kemudian penomorannya pun baru selesai dinomorin. Jadi tolong baca dahulu secara baik-baik isinya, apakah kemudian isinya itu ada yang tidak sesuai, apakah isinya itu kemudian ada yang mencurigakan, apakah isinya itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan," katanya.
Saat memberikan keterangan pers usai di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 25 Maret 2025, Puan meminta semua pihak menahan diri. Terlebih saat ini masyarakat tengah menjalankan ibadah puasa Ramadhan.
"Ini bulan puasa, bulan penuh berkah apalagi sudah menjelang hari raya Idul Fitri, marilah kita sama-sama menahan diri, marilah kita sama-sama bisa menjalani bulan puasa yang tinggal beberapa hari ini dengan lebih berkah, dengan lebih damai sampai selesai," ujar Puan.
Ketua DPP PDIP ini menambahkan jika nantinya di dalam UU TNI ditemukan hal-hal yang tidak sesuai harapan, barulah diambil tindakan guna memprosesnya. Namun Puan kembali mengingatkan agar isi UU TNI dibaca terlebih dahulu.
"Jadi kalau kemarin yang beredar itu memang tidak sesuai dengan yang diharapkan dan apa yang sudah diputuskan itu memang tidak sesuai diharapkan, barulah kemudian melakukan tindakan-tindakan yang kemudian memang harus diprotes. Namun, kalau kemudian belum baca, tolong baca dahulu," imbuhnya.
Puan memastikan isi UU TNI sudah bisa diakses. Sehingga publik bisa membacanya terlebih dahulu sebelum menyampaikan protes.
"Jadi tolong kita sama-sama menahan diri dan tolong baca kan sudah ada di website DPR dan sudah bisa dibaca di publik," ucap putri kandung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri ini.
Gelombang penolakan terhadap pengesahan UU TNI semakin meluas. Aksi demonstrasi yang dimotori mahasiswa serta berbagi elemen masyarakat itu tidak hanya terjadi di Jakarta. Mahasiswa di kota lain, seperti Semarang, Bandung, Surabaya, Malang, Makassar, Jember, Lumajang, Blitar, Kupang dan Ende juga melakukan aksi yang sama.
Aksi demonstrasi di Jakarta dipusatkan si depan Gedung DPR pada Kamis 20 Maret 2025. Massa menolak pengesahan revisi UU TNI lantaran dianggap tidak transparan. Mahasiswa juga menilai proses pembahasan RUU TNI di Komisi I DPR tidak beretika.
"Penguasa udah nggak ada etikanya, sudah melanggar hukum. Terus kita dituntut 'Ayo jaga ketertiban, ayo jalan langgar hukum'. Merekanya ngelanggar, aneh nggak?" kata seorang pendemo saat berorasi.
Di Surabaya, demo menolak UU TNI dilaksanakan di depan Gedung Negara Grahadi, Senin 24 Maret 2025. Massa khawatir UU TNI akan menjadi superbody yang bisa melemahkan masyarakat.
"Apa yang membuat khawatir UU TNI ini? Jelas, revisi UU TNI kemarin akan semakin punya superbody dan itu akan melemahkan supremasi masyarakat sipil. Itu yang kami khawatir," kata peserta aksi.
