Anggota Komisi V DPR RI, Suryadi Jaya Purnama membantah pernyataan Manteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko (Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyebut tenaga kerja Indonesia tidak mampu menjadi pengawas proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Itulah sebabnya digunakan pengawasan asing agar proyek IKN bisa terjaga kualitasnya.
"Kami menolak wacana penggunaan pengawas asing," kata Suryadi.
Saat memberikan keterangan Minggu, 18 Juni 2023, Suryadi mengatakan penggunaan tenaga kerja asing sama saja dengan mengecilkan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Padahal menurut Suryadi tenaga kerja Indonesia saat ini sudah sangat baik kualitasnya dan tidak kalah dibanding tenaga asing.
Anggota Fraksi PKS ini menyebut berdasarkan data Ditjen Bina Marga Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), pada Januari 2023 di proyek IKN terdapat 18.308 tenaga kerja konstruksi (TKK) reguler, 9.796 TKK IKN dan 45.814 TKK vokasi. Artinya menurut Suryadi, jumlah tenaga kerja kontrak sangat melimpah.
Suryadi menambahkan pada Januari hingga Februari 2023, Lembaga Sertifikasi Profesi maupun Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi telah menerbitkan sebanyak 411.402 sertifikat kompetensi dan dimiliki oleh tenaga kerja konstruksi.
Rinciannya adalah, 158.315 Sertifikat Kompetensi Ahli, 219.038 Sertifikat Kompetensi Terampil, 19.165 Sertifikat Kompetensi Teknisi/Analis, dan 14.884 Sertifikat Kompetensi Operator.
"Kami berpendapat IKN harusnya dibangun sebagai maha karya bangsa Indonesia sendiri," ujar Suryadi.
Politisi asal Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB) ini mencontohkan pembangunan beberapa proyek infrastruktur yang menggunakan tenaga kerja konstruksi (TKK) lokal, seperti Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar dan Jakarta International Stadium (JIS).
Hal itu menunjukkan TKK Indonesia mampu bersaing dengan tenaga asing dalam membangun proyek berstandar internasional.
"Selain itu, perlu diingat bahwa beberapa bangunan strategis di IKN seperti istana presiden merupakan obyek vital yang harus steril dari pihak asing karena menyangkut kerahasiaan pengamanan kepala negara," kata Suryadi.
Sebelumnya Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyatakan pemerintah terpaksa menggunakan tenaga kerja asing sebagai pengawas proyek IKN Nusantara. Saat berbicara dalam Rapat Kerja bersama Badan Anggaran DPR RI di Jakarta, Jumat, 9 Juni 2023, Luhut menyebut dirinya sudah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal penggunaan tenaga kerja asing.
”Kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Oleh karena itu, saya sudah lapor Pak Presiden, pengawas itu kita dengan terpaksa, dengan segala hormat, kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jadi jangan nanti Istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus,” ujar Luhut.
Ketua Satgas Percepatan Investasi di IKN ini menjelaskan telah mengidentifikasi rencana pengembangan, skema insentif dan model bisnis, hingga status tanah di IKN untuk ditawarkan kepada para investor.
Luhut menuturkan IKN Nusantara dibangun berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang resmi disahkan pada 18 Januari 2022.
Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan penggunaan tenaga kerja asing sebagai pengawas demi menjamin kualitas hasil pembangunan proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Jokowi memastikan penggunaan pengawas tenaga asing hanya dalam jumlah terbatas.
”Nanti kalau jelek gimana kualitasnya? Kalau hanya 1-2 yang mengarahkan, yang bisa mengontrol, mengawasi supaya hasilnya bisa kualitas baik kenapa tidak?” ujarnya.
Jokowi juga menampik anggapan keputusan menggunakan pegawas tenaga asing sebagai cara untuk menggaet investasi asing masuk dalam proyek IKN Nusantara.
”Ndak, ndak, ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita. Jangan sampai nanti hasilnya kayak SD Inpres, mau?” kata Jokowi.
