Mantan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal (Purn) Abdullah Mahmud (AM) Hendropriyono turut berkomentar soal usulan anggota Forum Purnawirawan Prajurit TNI agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatan Wakil Presiden (Wapres).
Hendropriyono mengatakan tuntuan itu sudah terukur. Permintaan para purnawirawan TNI itu juga diyakininya tidak akan keluar dari ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
"Tidak akan keluar dalam bidang ideologi, Pancasila, UUD 1945," kata Hendropriyono.
Saat berbicara di Hotel Borobudur, Jakarta pada Sabtu, 26 April 2025, mantan Ketua Umum Partai PKPI ini menuturkan permintaan para purnawirawan itu sah-sah saja. Menurutnya di negara demokrasi, seperti Indonesia, menyamaikan aspirasi diperbolehkan.
Selain itu, Hendropriyono berujar bahwa tuntutan para purnawirawan TNI itu sebagai aspirasi. Dia mengatakan, di negara demokrasi penyampaian aspirasi sah-sah saja. Asalkan tetap menjaga stabilitas nasional.
"Tapi yang penting, kalau harapan saya, selalu kita menjaga stabilitas nasional," ucap Hendropriyono.
Sebelumnya sejumlah purnawirawan yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI menyamaikan delapan tuntutan kepada pemerintah. Salah satunya mengusulkan MPR mengganti Wapres Gibran Rakabuming Raka. Pasal proses pemilihan anak kandung mantan Presiden Joko Widodo alias Jokowi itu dianggap melanggar hukum.
Forum Purnawirawan Prajurit TNI beranggotakan ratusan purnawirawan mulai jenderal, laksamana, marsekal hingga kolonel.
Beberapa diantaranya yang ikut menandatangani tuntutan itu antara lain mantan Wapres sekaligus mantan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) Try Sutrisno, Fachrul Razi, Tyasno Soedarto, Slamet Soebijanto, dan Hanafie Asnan.
Penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Jenderal (Purn) Wiranto mengatakan Presiden Prabowo Subianto menghormati tuntutan yang disampaikan forum purnawirawan TNI.
Saat memberikan keterangan usai menghadap Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Kamis 24 April 2025, Wiranto menyebutkan tuntutan yang diajukan antara lain permintaan kembali ke UUD 1945 yang asli, pergantian anggota kabinet yang diduga korupsi, hingga mengusulkan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming ke MPR.
"Memang saran itu disampaikan oleh Forum para Purnawirawan TNI, para jenderal, para kolonel, ya ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah di sini tentunya presiden memang menghormati dan memahami pikiran-pikiran itu," katanya.
