Berbagai pihak mulai ramai membicarakan bahkan meramalkan jalannya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jakarta pada November 2024 mendatang. Banyak yang memperkirakan bakal banyak warga yang golput pada kontestasi perburuan kursi Jakarta 1 dan 2 kali ini.
Pengamat politik Adi Prayitno mengatakan banyaknya warga yang golput atau tidak memilih akibat dari kekecewaan para pendukung Anies Baswedan. Kelompok yang populer dengan sebutan 'Anak Abah' itu bahkan mendeklarasikan gerakan 'Coblos 3 Paslon.'
Saat memberikan komentar yang dikutip pada Minggu 15 September 2024, Adi menilai, gerakan coblos 3 paslon sangat berpengaruh kepada legitimasi dari paslon terpilih. Dikhawatirkan gerakan tersebut akan membuat Gubernur Jakarta terpilih mempunyai legitimasi yang lemah.
"Itu menyangkut legitimasi politik ke pemenang. Dikhawatirkan kalau gerakan golput besar, secara legitimasi politik bagi gubernur terpilih sangat lemah. Kalau yang mendukung sedikit, legitimasinya juga lemah meski dia menang," kata Adi.
Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta ini memperkirakan suara sah dalam Pilkada Jakarta hanya sekitar 40 persen. Adi merinci perkiraannya, warga Jakarta yang datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 75 persen.
"Sementara 25 persen lain warga Jakarta tak datang ke TPS," ujarnya.
Dari jumlah tersebut, 35 persen adalah 'Anak Abah' yang bakal mencoblos tiga pasangan calon (paslon). Sehingga total suara yang sah tak lebih dari 40 persen. Adi menegaskan secara legitimasi politik jumlah tersebut sangat kecil.
"Sebut saja sekitar 35 persen pemilih Anies golput alias mencoblos tiga calon, itu artinya suara mereka tidak sah, maka suara sah bagi ketiga paslon hanya sekitar 40 persen. Jumlah yang sangat kecil sekali. Lemah secara legitimasi politik," ucap Adi.
Kalaupun 25 peren masyarakat datang dan ikut mencolos, jumlah suara sah hanya mencapai 60 persen. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia ini menyebut siapa pun pasangan perain suara terbanyak, pemenang Pilkada Jakarta adalah suara tidak sah.
"Jika dijumlah total, antara pemilih golput 35 persen plus yang tak hadir ke TPS 25 persen, total 60 persen suara tak sah. Itu artinya, bisa dipastikan Pilkada Jakarta pemenangnya suara tak sah. Repot secara demokrasi," imbuh Adi.
Pendapat serupa disampaikan pengamat politik dari Universitas Negeri Jakarta (UNJ) Ubedilah Badrun yang mengatakan paslon terpilih akan mendapat beban berat. Terlebih jika 'Gerakan Anak Abah Coblos 3 Paslon' berhasil mendominasi Pilkada Jakarta.
Ubedilah menuturkan bukan hanya soal legitimasi, hubungan antara gubernur dan wakil gubernur dengan warganya juga bakal bermasalah. Pasalnya tidak ada ikatan emosional dan kultural antara gubernur dan wakil gubernur terpilih dengan warga Jakarta.
"Artinya, gubernur yang tidak organik atau tidak memiliki hubungan kultural dan emosional dengan warganya," kata Ubedilah.
Pria yang pernah melaporkan anak-anak Presiden Jokowi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini menegaskan gerakan 'Coblos 3 Paslon' bukan tindakan pidana.
"Sepengetahuan saya belum ada pasal di dalam Undang-Undang (UU) Pilkada bahwa semacam ajakan coblos tiga paslon," ungkap Ubedillah.
Seperti diketahui, dalam beberapa saat terakhir muncul gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon.' Gerakan yang viral di media sosial (medsos) menjelang pelaksanaan Pilkada Jakarta itu diyakini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat Jakarta lantaran Anies Baswedan gagal maju dalam Pilkada Jakarta.
Menurut Anies sikap tersebut adalah pilihan rakyat yang diatur oleh konstitusi. Sehingga gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon' harus dihormati.
"Sebenarnya semua adalah hak konstitusi. Jadi kita hormati, kita hargai setiap pilihan. Dan ini semua adalah ungkapan rasa pikiran atas kondisi yang sekarang terjadi. Jadi kita hormati itu kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi," ujar Anies.
Saat berbicara di Wisma Kagama, Sleman, Yogyakarta, Senin 9 September 2024, mantan Gubernur DKI Jakarta ini menilai gerakan 'Anak Abah Coblos 3 Paslon' muncul sebagai respons atas kondisi yang terjadi saat ini, khususnya menjelang Pilkada Jakarta 2024.
"Ini semua adalah ungkapan rasa, pikiran, atas kondisi sekarang yang terjadi, jadi kita hormati itu, kita hargai sebagai bagian dari kebebasan berekspresi," ucap Anies