Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman khawatir target swasembada beras bakal terancam. Kekhawatiran muncul setelah harga gabah mengalami penurunan yang cukup tajam.
Berbicara saat menghadiri panen raya di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Rabu, 15 Januari 2025 menyatakan target swasembada sangat tergantung dengan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) gabah.
"Yang paling penting hari ini adalah serap gabah sebagai kunci untuk swasembada. Kenapa? Karena serap gabah bermasalah, target swasembada juga akan terancam," ujarnya.
Amran mengatakan jika HPP gabah tidak ditetapkan oleh penggilingan dan Bulo target swasembada beras bisa bermasalah. Amran mencontoh pemerintah telah menaikkan HPP menjadi Rp6.500 per kilogram (kg) sejak 15 Januari 2025.
Namun di beberapa daerah harga gabah masih di bawah HPP. Amran mencontoh di Kabupaten Bantul, harga gabah Rp5.500 per kg. Akibatnya petani menderita kerugian dengan total mencapai Rp25 trilliun.
Meski selisih harganya hanya Rp1.000 per kg namun karena target panen yang ditetapkan sebanyak 25 juta ton maka selisihnya menjadi sangat besar. Terlebih kondisi tersebut sudah terjadi selama empat bulan selama masa panen.
"Selisih Rp 1.000 itu besar karena rencana target panen kita 25 juta ton. Artinya apa? Petani bisa kehilangan pendapatan petani hingga Rp 25 triliun. Tadi kita dengar langsung dari petani harganya Rp5.500. Artinya apa? Kalau selama 4 bulan ini panen puncak harganya di bawah HPP, ini bisa berdampak pada kerugian," kata Amran.
Peraih gelar Doktor Ilmu Pertanian dari Universitas Hasanuddin (Unhas) ini menuturkan negara memberikan anggaran sektor pangan untuk membantu petani. Namun semuanya bakal sia-sia jika penyerapan gabah dari petani tidak bisa maksimal.
Amran juga mengingatkan Perum Bulog untuk menyerap gabah dan beras secara maksimal. Apalagi pembelian gabah petani sesuai HPP merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto.
"Anggaran APBN yang sebesar kurang lebih Rp145 triliun itu akan sia-sia apabila serapannya Rp5.500. Karenanya peran Bulog sangat strategis, Bulog harus kerja keras untuk menyerap gabah petani karena ini adalah perintah Bapak Presiden yang tidak bisa ditawar. Wajib diserap selama gabah ada dan tidak boleh di bawah Rp 6.500," ujarnya.
Amran menambahkan sejauh ini pemerintah telah memberi berbagai bantuan dan fasilitas sarana prasarana produksi secara masif. Di antaranya adalah kenaikan volume pupuk hingga 9,5 juta ton. Selain itu juga bantuan benih serta normalisasi irigasi yang dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
"Alhamdulillah sekarang ini irigasi selesai, traktor, benih, pengolahan tanah, pupuk juga sudah dibereskan. Jadi tinggal serap gabah yang perlu dilakukan," ujar pengusaha berdarah Bugis ini.
