Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto mengungkapkan penyesalannya lantaran PDIP tidak melakukan tes psikologi atau psikotes terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terutama saat mula mengusungnya di pentas perpolitikan Indonesia, yakni saat mencalonkan Jokowi sebagai Wali Kota Surakarta pada 2005.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku partainya tidak melakukan psikotes terhadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) ketika hendak dicalonkan menjadi wali kota Solo pada 2005 silam.
Saat berbicara di Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, Kamis 12 September 2024, Hasto menerangkan proses pencalonan Jokowi dalam setiap tingkatan kontestasi, baik Pemilihan Kepala Daerah Pilkada maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) sudah selaras dengan ideologi PDIP.
"Jadi saudara-saudara sekalian, proses pencalonan Pak Jokowi secara berjenjang, dari wali kota bergerak ke atas itu senafas dengan ideologi partai," katanya.
Hasto mengatakan keputusan PDIP mencalonkan Jokowi karena saat itu bapak kandung Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka itu dianggap sebagai sosok dari kalangan masyarakat biasa.
"Ketika menjadi wali kota di tengah mulai muncul benih-benih oligarki dalam tradisi demokrasi kita, penilaian objektif kami melihat ada sosok dari kalangan rakyat biasa yang bisa dicalonkan," ucap Hasto.
Politikus asal Yogyakarta ini pun menyayangkan ketika mengusung Jokowi, PDIP tidak pernah menanyakan seberapa besar dana yang dimilikinya. Termasuk juga tidak dilakukannya psikotes.
"Sayangnya ketika kami calonkan sebagai wali kota, saat itu belum ada psikotes. Sehingga, kami tidak melihat psychological aspeknya," ujarnya.
