Keputusan Presiden Prabowo Subianto menghapus kuota impor dinilai bakal membuat perekonomian Indonesia rusak lebih cepat. Terutama jika keputusan itu tidak disertai pengawasan ketat.
Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengatakan kebijakan Prabowo itu bakal menyebabkan Indonesia banjir produk impor.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Rabu 9 April 2025, Andry menambahkan selama ini produk impor, terutama dari China sudah banyak memenuhi pasar dalam negeri dengan harga jual sangat murah. Kondisi ini membuat industri lokal mengalami tsunami.
“Beberapa tahun terakhir saja, kita sudah dihantam habis-habisan oleh krisis overcapacity dan perlambatan ekonomi Tiongkok. Produk-produk murah, bahkan yang ilegal, masuk ke pasar kita dengan sangat mudah. Kalau sekarang kita malah lepas rem, gelombang barang murah ini bisa jadi tsunami bagi industri lokal,” kata.
Andry juga menyorot industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, dan elektronik ringan yang saat ini sedang menghadapi gelombang PHK besar-besaran. Jika keran impor dibuka bebas, industri-industri ini akan semakin tertekan. PHK massal pun semakin tidak terhindarkan.
Apabila banjir produk impor terus melanda tanah air, Andry khawatir investor tidak lagi tertarik menanamkan modal dan membangun pabrik di Indonesia.
Dia juga memperingatkan dampak arahan Prabowo bagi iklim investasi. Jika pasar domestik dibanjiri impor murah, kata Andry, investor dikhawatirkan tidak akan mau lagi membangun pabrik di Indonesia.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kuota impor dihapus, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Saat berbicara dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Prabowo juga meminta agar peluang impor dibuka bagi siapa pun.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo seperti dikutip dari laman presidenri.go.id.
