Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD membeberkan perubahan yang terjadi pada Presiden RI ke-7 Joko Widodo alias Jokowi. Mahfud menyebut Jokowi berubah sejak isu perpanjangan masa jabatan menjadi tiga periode mulai berkembang pada April 2022.
Saat berbicara dalam program Gaspol yang ditayangkan kanal YouTube Kompas.com, Jumat 9 Mei 2025, Mahfud mengatakan sebelum isu tiga periode muncul, Jokowi baik sekali.
“Pak Jokowi siapa yang bantah, baik sekali loh, mulai tahun pertama sampai 2022 pertengahan itu wah (Mahfud memberikan gestur jempol). Tapi, ketika muncul isu-isu perpanjangan jabatan, tiga periode, itu orang sudah mulai bisa membaca semua. Sudah bisa membaca,” katanya.
Namun Mahfud tidak menjelaskan secara rinci apa saja perubahan yang terjadi pada Jokowi. Pasal berbagai manuver Jokowi saat itu sudah banyak diketahui orang. Saat itu mulai terlihat ada pembelokan. Bukan dalam arti penyalahgunaan anggaran atau korupsi, tapi lebih pada manuver politik.
“Tapi, pada waktu itu, saya ya, saya nih, jujur tidak ada penyalahgunaan. Saya melihatnya sih sampai April 2022. Saya mulai melihat pembelokan-pembelokan itu. Saya sudah melihat pemetaan itu, tapi bukan duit ya, bukan korupsi. Tapi, sudah mulai permainan politik itu sudah mulai, kok mulai begini ya,” kata Mahfud.
Namun lagi-lagi mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini enggan menjelaskan apa saja indikasi pembelokan Jokowi yang dimaksudnya. Mahfud berjanji akan menuliskannya 10 tahun yang akan datang.
“Nanti lah, 10 tahun akan datang saya akan tulis. Kan belum habis,” ujarnya.
Mahfud menambahkan, semua aparat penegak hukum takut kepada Jokowi sebagai Presiden. Terbukti dengan dibubarkannya Tim Pengawal Pengaman Pemerintah dan Pembangunan (TP4D) Pusat dan Daerah pada Desember 2019. Selama ini TP4D dijalankan oleh Kejaksaan Agung.
“Orang jaksa-jaksa itu diancam kok. Dalam satu pertemuan se-Indonesia, ada jaksa ada polisi, (Jokowi bilang) ‘Eh jangan sekali-kali korupsi. Saya sudah tahu siapa yang korupsi bagaimana cara korupsi. Saya gigit sekarang,” kata Mahfud mengulang pernyataan Jokowi saat itu.
Mantan calon wakil presiden (Cawapres) 2024 ini menuturkan tujuan TP4D adalah untuk membantu pemerintah daerah dalam membuat dan memastikan rencana pembangunannya sesuai dengan aturan yang ada. Namun, dalam praktiknya, pemerintah daerah justru diperas oleh jaksa untuk memberikan sejumlah uang agar rencana pembangunannya bisa dijalankan.
“Takut jaksa itu, polisi apalagi. Nah kalau sekarang, saya tidak tahu apakah masih takut ke sana (Jokowi) atau ke Pak Prabowo,” ucap Mahfud.
