Mantan Presiden RI Joko Widodo alias Jokowi dinilai tengah gelisah tak karuan. Hal ini setelah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menggelar pertemuan dengan Presiden Prabowo Subianto pada Senin 7 April 2025.
Pengamat politik Tom Pasaribu menduga batin Jokowi sangat terganggu dengan pertemuan itu. Pasalnya Megawati dan Prabowo terlihat sangat harmonis.
"Batin Jokowi sangat terganggu melihat pertemuan Prabowo-Megawati yang sangat harmonis," ujarnya.
Saat memberikan keterangan tertulis, Kamis 10 April 2025, Tom menuturkan Jokowi telah belajar dari pengalaman presiden sebelumnya, mulai dari Soekarno hingga Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Hasilnya, mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mencari cara agar tidak tersandung kasus setelah tak lagi berkuasa.
"Tujuannya agar tidak tersandung kasus setelah tidak menjabat sebagai presiden," kata Tom.
Meski demikian menurut Direktur Eksekutif Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen Indonesia (KP3I) ini usaha Jokowi dan kelompoknya tidak mampu meredam kekuatan lawan. Hingga akhirnya Jokowi menggunakan politik sapu jagat untuk menyelamatkan diri.
"Akhirnya Jokowi menggunakan politik sapu jagat. Terpenting adalah menyelamatkan diri, keluarga dan kelompoknya," kata Tom.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan pada Senin 7 April 2025 malam di kediaman Megawati Jl Teuku Umar, Jakarta. Juru bicara PDIP Guntur Romli mengatakan pertemuan lebih banyak membahas tentang kebangsaan dan kenegaraan.
“Materi pertemuan ya lebih banyak bicara soal kebangsaan dan kenegaraan, termasuk juga persoalan geopolitik ya, geopolitik nasional dan internasional,” ucap Guntur.
Sementara itu Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Megawati bakal memperkuat pemerintahan Prabowo meski berada di luar koalisi. Ketua MPR RI ini menambahkan Megawati juga berharap Presiden Prabowo bisa membawa Indonesia pada kebaikan dan kesejahteraan.
"Ibu Mega mengharapkan agar masa kepresidenan Pak Prabowo yang telah dilantik pada tanggal 20 Oktober 2024 bisa efektif untuk kebaikan dan kesejahteraan rakyat. Karena itu, jika dianggap perlu, silakan menggunakan PDI sebagai instrumen yang juga bisa digunakan untuk memperkuat pemerintahan tetapi tidak dalam posisi dalam koalisi," jelas Muzani.
