Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi menyatakan keputusan pemerintah menghapus kuota impor hanya berlaku bagi produk yang belum bisa dicukupi dengan produk dalam negeri. Itulah sebabnya Arif meminta masyarakat tidak salah menafsirkan kebijakan yang dibuat Presiden Prabowo Subianto.
Saat memberikan keterangan tertulis, Kamis 10 April 2025, Arif menerangkan kebijakan menghapus kuota impor bukan membuka seluas-luasnya tetapi memberikan kemudahan. Jangan sampai impor hanya bisa dilakukan oleh satu atau dua perusahaan saja.
"Itu Bapak Presiden maksudnya supaya dipermudah, dibuka seluas-luasnya, jangan hanya 1-2 perusahaan saja. Angkanya kan sudah ada di neraca komoditas, itu yang dibuka. Jangan ditafsirkan bahwa semuanya dibuka untuk impor. Tidak begitu," ujarnya.
Arief menjelaskan, pemerintah telah menghitung kebutuhan nasional setiap komoditas. Penghapusan kuota menjadikan tidak hanya segelintir pengusaha yang bisa melakukan impor. Sehingga nantinya akan makin banyak pelaku usaha yang mengimpor dan memperluas kerja sama usaha.
Mantan Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Pertanian ini mencontohkan daging sebagai komoditas yang sampai saat ini belum swasembada. Berdasarkan data Proyeksi Neraca Pangan, Indonesia masih kekurangan stok daging.
Stok daging ruminansia seperti daging sapi dan kerbau di awal tahun ini sebanyak 65,6 ribu ton. Ditambah proyeksi produksi sapi dan kerbau dalam negeri setahun 410,3 ribu ton dan hasil pemotongan sapi dan kerbau bakalan 141,3 ribu ton, total ketersediaan bahan pangan ini sebanyak 617,3 ribu ton.
Jumlah tersebut masih di bawah kebutuhan konsumsi setahun secara nasional sebesar 766,9 ribu ton.
Selain daging komoditas yang juga defisit adalah kedelai dan bawang putih. Pada 2025, stok dan perkiraan produksi kedelai diperkirakan 392 ribu ton, jauh di bawah kebutuhan konsumsi setahun sebanyak 2,6 juta ton.
Sedangkan bawang putih total stok dan perkiraan produksi tahun ini sebesar 110 ribu ton. Padahal kebutuhan konsumsi bawang putih tahun ini diperkirakan mencapai 622 ribu ton.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto memerintahkan kuota impor dihapus, terutama untuk komoditas yang menyangkut hajar hidup orang banyak. Saat berbicara dalam acara Sarasehan Ekonomi yang digelar di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa, 8 April 2025, Prabowo juga meminta agar peluang impor dibuka bagi siapa pun.
“Siapa yang mampu, siapa yang mau impor, silakan, bebas. Tidak lagi kita tunjuk-tunjuk hanya ini yang boleh, itu tidak boleh,” kata Prabowo seperti dikutip dari laman presidenri.go.id.
