Penolakan terhadap keinginan Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia ternyata bukan hanya datang dari dalam negeri, beberapa negara di kawasan Timur Tengah juga menyatakan hal serupa.
Menteri Luar Negeri Arab Saudi Pangeran Faisal bin Farhan menegaskan pemerintahannya menolak segala upaya relokasi paksa warga Palestina dari Gaza, apa pun dalihnya.
Saat berbicara dalam konferensi pers setelah pertemuan Kelompok Kontak Gaza di sela-sela Forum Diplomasi Antalya di Turki, Jumat 11 April 2025, Pangeran Faisal mengutuk pembingkaian rencana evakuasi warga Gaza sebagai migrasi sukarela. Terminologi itu menurutnya tidak bisa diterima dalam kondisi saat ini.
"Migrasi sukarela tidak dapat diterima ketika warga Palestina kehilangan kebutuhan hidup paling mendasar," katanya.
Penolakan juga disampaikan Menteri Luar Negari Turki Hakan Fidan yang mengatakan saat ini yang paling mendesak adalah gencatan senjata permanen di Gaza. Fidan menekankan tidak ada rencana memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka.
"Kami menolak rencana apa pun yang memaksa warga Palestina meninggalkan tanah air mereka," kata Hakan Fidan seperti dikutip dari Anadolu pada Jumat, 11 April 2025,
Hakan Fidan mengaku khawatir dengan meningkatnya agresi Israel ke Gaza. Itulah sebabnya Turki mendukung insiatif gencatan senjata pemanan yang diusulkan komunitas internasional demi tercapainya perdamaian abadi.
"Gencatan senjata yang langgeng harus segera dilakukan. Kami mendukung inisiatif gencatan senjata yang dipimpin oleh Qatar, Mesir, dan Amerika Serikat," katanya.
Hakan Fidan menambahkan Turki mendukung rencana rekonstruksi Gaza yang telah disetujui oleh Liga Arab. Rekonstruksi itu akan menjadikan negara Palestina merdeka berdasarkan batas wilayah tahun 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya.
"Kami mendukung pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat berdasarkan perbatasan tahun 1967, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. Kami menyerukan kepada masyarakat internasional untuk memberikan semua dukungan yang memungkinkan guna mencapai perdamaian," kata Hakan Fidan.
Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Nantinya selama berada di tanah air, warga Gaza yang terluka bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik.
"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," katanya.
Dalam keterangannya, Rabu 9 April 2025, Prabowo mengatakan, pada gelombang pertama ada 1.000 warga Gaza yang siap dijemput dengan pesawat. Namun, evakuasi bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan berbagai pihak, terutama pemerintah Palestinam
Selain itu evakuasi bersifat sementara. Setelah kembali pulih dan situasi Gaza kondusif, warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke negeri mereka. Untuk itu Prabowo akan berkonsultasi dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah
"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia," ungkap Prabowo.
Rencana Prabowo itu mendapat penolakan dari tiga Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam, yakni Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Ketiganya mengatakan sebaiknya warga Gaza tetap berada di Gaza, Palestina.
Bantuan untuk warga Gaza harus dilakukan di Gaza, bukan dengan memindahkan ke Indonesia.
Niatan Prabowo itu juga dinilai sama saja dengan mendukung rencana Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk mengosongkan Gaza.
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump telah mengusulkan pemindahan 2,1 juta warga Palestina dari Gaza. Selanjutnya wilayah di pesisir Laut Mediterania itu akan diubah menjadi resort dengan nama "Riviera."
