Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya menjawab kritikan PDIP yang menyebut program food estate atau lumbung pangan nasional adalah kejahatan lingkungan. Jokowi mengatakan program food estate yang pelaksanaannya dipimpin oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto itu bertujuan untuk ketahanan pangan.
Saat berbicara di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat, 18 Agustus 2023, Jokowi mengakui dalam pelaksaannya program food estate tidaklah mudah. Kemungkinan terjadinya kegagalan sangat besar.
Bahkan menurut Jokowi, pada masa tanam kedua, hanya 25 persen yang bisa dipanen. Baru pada masa tanam keenam dan ketujuh, manfaat program food estate baru bisa dirasakan.
"Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Kita bangun yang ketiga kali itu baru bisa agak lebih baik, belum baik, agak lebih baik," ujar Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini memberikan contoh, mencontohkan program food estate yang sudah dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Dilokasi tersebut ditanami jagung sejak tahun lalu. Sampai sekarang baru bisa menghasilkan separuhnya.
Jokowi menambahkan kejadian serupa juga berlangsung pada program food estate dilokasi lainnya. Mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah ini menuturkan meski berpeluang gagal, program food estate harus tetap dilaksanakan.
"Di lapangan tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi semuanya akan diperbaiki dan semuanya harus dievaluasi, dikoreksi, harus diulang. Kalau kita ga berani, baru gagal pertama sudah mundur, sampai kapanpun lupakan," kata Jokowi.
Sebelumnya Sekjen PDIP Hasto Kristyanto mengritik program Food Estate atau lumbung pangan. Hasto menyebut program yang dalam pelaksanaannya dipimpin oleh Prabowo Subianto itu merupakan bagian dari kejahatan lingkungan.
Berbicara usai menghadiri acara penganugerahan rekor MURI kepada PDIP di Ciawi, Bogor, Selasa 15 Agustus 2023, Hasto mengatakan PDIP memberikan catatan terhadap program tersebut.
“Kami memberikan suatu catatan yang sangat kuat terkait dengan upaya yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi untuk membangun food estate,” ujarnya.
Hasto menilai program yang dilaksanakan oleh Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto itu dalam praktiknya banyak disalahgunakan. Akibatnya program food estate tidak berjalan dengan baik.
Padahal menurut Hasto, hutan-hutan sudah ditebang habis demi program yang bertujuan menjaga ketahanan pangan itu. Namun lantaran tidak berjalan dengan baik, program food estate justru berubah menjadi kejahatan terhadap lingkungan.
“Dalam praktik pada kebijakan itu ternyata disalahgunakan, kemudian hutan-hutan justru ditebang habis, dan food estate-nya tidak terbangun dengan baik. Itu merupakan bagian dari suatu kejahatan terhadap lingkungan,” ungkap Hasto.
Program Food Estate dicanangkan Presiden Jokowi pada 9 Juli 2020. Saat itu Menhan Prabowo Subianto ditunjuk sebagai penanggung jawab program food estate seluas 178 ribu hektare di Kabupaten Kapuas dan Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah.
Penunjukan Prabowo lantaran food estate terkait dengan cadangan strategis pangan.
"Leading sector-nya ini nanti karena menyangkut cadangan strategis pangan maka akan diberikan ke Pak Menteri Pertahanan," ungkap Jokowi ketika melakukan kunjungan kerja di Kalimantan Tengah saat itu.
Selain Kementerian Pertahanan sebagai leading sector, program food estate juga melibatkan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pekerja Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Gubernur Kalimantan Temgah dan bupati setempat.
