Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut berkomentar soal isu Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Isu itu berhembus seiring munculnya desakan mengganti Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Pria yang biasa disapa JK ini mengatakan untuk bisa menjadi Ketua Umum Partai Golkar bukan perkara mudah. Diperlukan modal yang tidak sedikit agar bisa menjadi pucuk pimpinan partai berlogo pohon beringin itu.
Siapa pun yang ingin menjadi Ketua Umum Partai Golkar menurut JK harus menyiapkan modal Rp500 hingga Rp600 miliar.
“Kalau sekarang Anda ingin menjadi ketua (umum) Golkar, jangan harap kalau Anda tidak punya modal Rp500-Rp600 miliar,” kata JK.
Saat berbicara dalam seminar "Pemuda untuk Politik" di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 31 Juli 2023, JK menyebut biaya sebesar itu tidak hanya berlaku untuk Partai Golkar, partai politik lain pun memerlukan modal yang kurang lebih sama jika ingin menjadi ketua umum.
Namun untuk partai yang pendirinya masih ada bisa jadi lain syaratnya. Mantan Ketua Umum Partai Golkar ini pun mencontohkan PDIP dan Partai NasDem. Kedua partai itu pendirinya saat ini masih menjadi ketua umum. PDIP dipimpin Megawati Soekarnoputri dan Partao NasDem dipimpin Surya Paloh.
“Terkecuali, partai yang pendirinya masih ada, kayak PDIP, kayak NasDem,” katanya.
Namun menurut JK, situasi berbeda terjadi di PKB. Pada partai dengan basis masa kaum Nahdliyin ini pendirinya justru disingkirkan oleh ketua umum yang saat ini menjabat.
JK menjelaskan PKB didirikan oleh Presiden RI ke-4 Abdurahman Wahid atau Gus Dur. Dalam perjalanannya Gus Dur justru disingkirkan oleh Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sampai sekarang masih menjadi Ketua Umum PKB. Padahal diketahui Cak Imin tak lain adalah keponakan dari Gus Dur.
“Kecuali PKB, Gus Dur masih ada, dilawan oleh keponakan, menang keponakan. Itulah, pendiri masih ada dilawan. Ah inilah politik Indonesia mempunyai ragam beragam,” katanya.
Terkait rencana Munaslub Partai Golkar, mantan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) ini menegaskan menolak.
JK menilai Munaslub hanya akan menurunkan marwah partai yang pernah menjadi penguasa Orde Baru itu. Terlebih saat semua partai tengah bersiap menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Sangat tidak setuju (munaslub) karena itu akan lebih menurunkan marwahnya Golkar," tegasnya.
JK berharap semua pengurus dan kader Partai Golkar bersatu guna menghadapi Pemilu 2024. Dalam situasi penting seperti sekarang, menurutnya, perpecahan harus dihindari jika Golkar ingin menang.
Sebelumnya dikabarkan internal Partai Golkar tengah bergejolak. Beberapa pihak menilai perlu diselenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa Munaslub guna mencari Ketua Umum baru. Salah satu yang menyuarakan Munaslub adalah anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Ridwan Hisjam.
Menurut Ridwan beberapa figur layak menjadi nahkoda baru partai yang sempat menjadi penguasa di era Orde Baru itu. Ridwan menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan adalah sosok yang tepat.
Selain itu Ketua MPR RI Bambang Soesetya juga tepat jika dipilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar menggantikan Airlangga Hartarto. Muncul pula nama Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Ridwan menjelaskan Dewan Pakar telah merkomendasikan 3 hal kepada DPP Partai Golkar. Pertama, Airlangga diminta segera mendeklarasikan diri sebagai bakal calon presiden paling lambat akhir Agustus 2023.
Kedua, Partai Golkar diminta membentuk poros baru sebagai kendaraan politik Airlangga di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ketiga, dibuat program ‘Airlangga Hartarto Menyapa Rakyat’ sebagai sarana sosialisasi dan meningkatkan elektabilitas Airlangga.
Ridwan menegaskan jika rekomendasi pertama dan kedua tidak dilaksanakan, Munaslub untuk memilih Ketua Umum Partai Golkar yang baru perlu dilakukan.
Sementara itu politisi senior Partai Golkar Lawrence T.P Siburian menilai Airlangga tidak terbukti gagal mengangkat elektabilitas partai. Dalam berbagai survei, elektabilitas Airlangga sangat rendah. Kondisi inilah yang menurut Lawrence menjadi sebab munculnya ide menggelar Munaslub.
"Munaslub Partai Golkar harus dilakukan guna mengganti ketua umum DPP Partai Golkar dalam rangka memulihkan marwah, martabat, harga diri dan jati diri Partai Golkar sebagai partai utama di tanah air," kata Lawrence di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu 12 Juli 2023.
