Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono memastikan kasus pagar laut di pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten akan dibawa ke ranah hukum. Nantinya pihak yang memasang pagar laut tersebut bisa serahkan ke penegak hukum guna diproses pidana umum.
"Ya pasti (dibawa ke pidana umum)," katanya.
Berbicara dalam rapat bersama Komisi VI DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 23 Januari 2025, Trenggono mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan.
"Ada kepolisian di sana, ada kejaksaan di sana. Ya nanti kita akan koordinasi," ujar Trenggono.
Mantan Wakil Menteri Pertahanan ini pun menargetkan bisa mengungkap kasus pagar laut di Tangerang dalam waktu seminggu.
"Kalau bisa seminggu ke depan selesai, kita akan segera selesaikan. Pokoknya secepatnya, betul-betul secepatnya. Kita buktikan saja. Saya bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kita akan secepat mungkin mengungkap ini sesuai dengan kewenangan kita," katanya.
Trenggono mengakui prosesnya tidak mudah. Itulah sebabnya KKP berkomitmen bekerja maksimal agar masyarakat segera mendapat kejelasan.
"Kita buktikan saja. Saya bekerja untuk mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat. Kita akan secepat mungkin mengungkap ini sesuai dengan kewenangan kita," kata Trenggono.
Sementara itu anggota Komisi IVDPR RI, Heri Dermawan meminta kasus pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang diusut tuntas. Pihak-pihak yang melakukan tindakan tersebut harus dikenakan sanksi tegas. Heri juga meminta pagar laut itu segera dibongkar seperti yang diinginkan masyarakat
"Masyarakat sebenarnya hanya meminta hal sederhana, yakni bongkar pagar laut dan usut siapa di belakangnya. Semua pejabat, termasuk Bu Ketua Komisi IV, sudah sepakat dengan langkah ini," kata Heri.
Politikus PAN ini mengapresiasi KKP yang telah mengambil sejumlah langkah untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, Heri menekankan, pengusutan pihak-pihak yang terlibat tidak bisa dilakukan KKP sendirian.
"Pak Menteri, sesuai dengan namanya, tunjukkan kesaktian. Saya senang melihat kerja KKP yang sudah ke arah yang benar. Namun, untuk mengusut tuntas, tidak mungkin KKP bekerja sendiri. Koordinasi dengan kementerian dan lembaga lain sangat penting," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Hediati Hariyadi mendesak KKP segera mengungkap dalang di balik pemasangan pagar laut di Kabupaten Tangerang.
"Saya ingin ini secepat-cepatnya diselesaikan. Namun, karena melibatkan banyak kementerian dan lembaga lain, kami beri waktu kepada Pak Menteri. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa terungkap siapa pihak di balik ini semua," ujar wanita yang biasa disapa Titiek Soeharto ini.
