Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis 14 September 2023. Dahlan yang tiba di Gedung Merah Putih KPK, Kawasan Kuningan Jakarta Selatan sekitar pukul 09.20 WIB dengan mengenakan kemeja putih.
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan Dahlan dipanggil guna dimintai keterangan terkait kasus korupsi liquefied natural gas (LNG) atau gas alam cair di PT Pertamina pada tahun 2011-2012. Sedianya pemanggilan dilakukan pada Kamis 7 September 2023. Namun saat itu Dahlan berhalangan hadir.
Saat memberikan keterangan Kamis 14 September 2023, Ali menyatakan dalam kasus dugaan korupsi LNG di Pertamina, Dahlan Iskan berstatus sebagai saksi.
"Sesuai dengan agenda pemanggilan sebelumnya, hari ini tim penyidik kembali mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan saksi Dahlan Iskan (Menteri BUMN periode 2011 s/d 2014)," katanya.
Ali menegaskan pemanggilan Dahlan murni dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi di Pertamina. Pemanggilan mantan Direktur Utama (Dirut) PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak terkait dengan politik, termasuk kritikan Dahlan terhadap program hilirisasi nikel yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Enggak ada hubungannya (kritik Dahlan Iskan terhadap program hilirisasi nikel Jokowi). Surat panggilan sudah dikirimkan jauh hari," ujarnya.
Ali menambahkan pemanggilan Dahlan Iskan sama seperti pemanggilan Muhaimin Iskandar pada Kamis 7 September 2023 lalu.
Pemanggilan Muhaimin saat itu dalam rangka pengusutan kasus dugaan korupsi di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pasalnya saat kasus tersebut terjadi di tahun 2012, Muhaimin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
"Seperti Pak Muhaimin, (KPK) butuh konstruksi awal dari perencanaan hingga evaluasi. Perencanaan siapa, di PA (pengambilan keputusan anggaran), PA siapa. Ya menteri, termasuk Pak Dahlan, gitu," ujar Ali.
Sebelumnya, Dahlan Iskan melalui media miliknya, Disway.id membuat tulisan berjudul 'Faisal Seto.' Dalam tulisan tersebut mantan bos Jawa Pos Group itu banyak menyoroti kebijakan industri nikel di Indonesia. Salah satu yang disoroti Dahlan adalah program hilirisasi nikel yang dilakukan Presiden Jokowi.
