Kepala BGN Dadan Hindayana buka suara soal temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang adanya penurunan harga makan bergizi gratis (MBG) ydari Rp10.000 menjadi Rp8.000 per anak. Dadan menyebut pagu bahan baku memang berbeda sejak awal.
Dadan mengatakan KPK belum mendapat penjelasan terkait pagu bahan baku. Menurutnya murid Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan kelas 3 Sekolah Dasar (SD) memang mendapat MBG seharga Rp8.000. Sedangkan murid lainnya Rp10.000.
"KPK belum mendapat penjelasan bahwa pagu bahan baku berbeda dari awal, Anak PAUD-SD kelas 3 patokannya Rp 8.000. Anak lainnya Rp 10.000," katanya.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Minggu 9 Maret 2025, Dadan mengungkapkan pagu bahan baku itu akan berubah sesuai index kemahalan masing-masing daerah. Kondisi tersebut terjadi di sebagian besar wilayah Indonesia barat.
"Misalnya Papua, Puncak Jaya Rp 59.717 dan lain-lain. Penggunaan anggaran bahan baku ini sifatnya at cost. Kalau kelebihan akan dikembalikan, kalau kekurangan akan ditambah," jelasnya.
Dadan menerangkan pagu bahan baku tersebut disusun oleh mitra dan Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dadan menyebut penyusunan itu dilakukan setiap 10 hari.
"Dalam usulan sudah rinci dari awal berapa jumlah penerima manfaat masing-masing. Nanti kalau dalam 10 hari kelebihan, akan carry over ke 10 hari berikutnya. Kalau kekurangan, akan dikoreksi untuk 10 hari berikutnya," imbuhnya.
Sebelumnya Ketua KPK Setyo Budiyanto mengatakan pihaknya menemukan adanya penurunan harga makanan makan bergizi gratis (MBG) dikurangi dari Rp10.000 jadi Rp8.000. Temuan itu terungkap setelah bertemu dengan Kepala BGN Dadan Hindayana di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu 5 Maret 2025.
"Salah satunya memang saya sampaikan, berdasarkan informasi, informasi ini kan belum diverifikasi, belum divalidasi. Ini baru informasi. Tapi karena kegiatannya adalah bersifat kegiatan pencegahan, maka kami sampaikan dengan harapan informasi ini bisa segera disikapi secara preventif," katanya.
Saat memberikan keterangan tertulis, Jumat 7 Maret 2025, Setyo menuturkan pihaknya meminta BGN melakukan antisipasi agar kejadian tersebut tidak semakin membesar dan justru menjadi kontraproduktif.
"Jangan sampai nanti sudah terlalu banyak, sudah semakin membesar, sudah terjadi di mana-mana, malah akhirnya menjadi sesuatu yang kontraproduktif. Kami mengingatkan supaya dilakukan pengecekan, dan diterima sangat baik oleh Prof Dadan untuk dilakukan perbaikan-perbaikan," ujar Setyo.
Mantan Kapolda Sulawesi Utara ini juga mengingatkan agar tidak ada penyimpanan dalam distribusi dana di daerah. Pasalnya pendanaan program MBG saat ini terpusat di BGN.
"Yang menjadi kekhawatiran, karena posisi anggaran di pusat, jangan sampai begitu sampai di daerah seperti es batu (yang mencair). Kami sudah menerima laporan adanya pengurangan makanan yang seharusnya diterima senilai Rp 10.000, tetapi yang diterima hanya Rp 8.000. Ini harus jadi perhatian karena berimbas pada kualitas makanan," katanya.
Setyo juga menekankan pentingnya tata kelola keuangan yang transparan. KPK mendorong keterlibatan masyarakat dan penggunaan teknologi dalam pengawasan.
"Harapannya transparan dan melibatkan masyarakat, bisa dari NGO independen untuk pengawasan penggunaan anggaran, dan tentu saja memanfaatkan teknologi," pungkasnya.
