Lahan di Ibu Kota Nusantara (IKN) diusulkan dibagi-bagikan secara gratis ke beberapa negara sahabat. Selanjutnya lahan tersebut bisa dimanfaatkan untuk kantor kedutaan negara tersebut.
Usulan membagikan secara gratis lahan di IKN disampaikan oleh Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono saat memberikan keterangan resmi, Sabtu 15 Februari 2025. Basuki menilai tindakan tersebut bisa menjadikan kota di Kalimantan Timur itu segera dipadati dengan gedung-gedung perkantoran.
"Saya tegaskan bahwa bukan saya yang memutuskan (pemberian lahan gratis di IKN kepada negara sahabat). Saya sampaikan bahwa saya akan mengusulkan kepada Bapak Presiden (Prabowo Subianto) sebagai langkah untuk menarik mereka lebih cepat," ujarnya.
Basuki pun berharap sejumlah kantor kedutaan bisa berdiri di IKN sebelum 2028. Target ini sejalan dengan harapan IKN bakal menjadi ibu kota politik.
Mantan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menjelaskan di IKN telah disiapkan lahan seluas 62,9 hektare (ha) untuk lokasi kantor diplomatik. Menurutnya pemerintah akan mengucurkan dana Rp48,8 triliun untuk pembangunan infrastruktur IKN.
Pembangunan tahap kedua akan dimulai pada April 2025 dengan membangun kantor lembaga legislatif dan yudikatif. Sedangkan pegawai OIKN seluruhnya akan mulai berkantor di IKN Nusantara secara penuh pada Maret 2025.
Pemerintah dikabarkan telah menghentikan atau memblokir anggaran pembangunan IKN. Keputusan tersebut imbas dari terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghentian anggaran untuk IKN disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis 6 Februari 2025.
"IKN belum ada (progres), anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," katanya.
Dody pun menyebut anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk membeli makan siang. Namun Dody tidak menyatakan secara tegas apakah yang dimaksudnya adalah program makan bergizi gratis (MBG).
"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan tentang adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 anggaran yang dimiliki Kementerian PU tahun ini hanya tersisaa Rp29,57 triliun.
Dody mengaku akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai sejumlah program penting. Dia pun berharap Sri Mulyani mengakomodir kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
"(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," ujar Dody.
