Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Megawati Soekarnoputri meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan. Hal ini lantaran Megawati menilai KPK sudah tidak efektif menjalankan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.
Berbicara saat menghadiri acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Hotel The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023, Megawati mengaku telah menyampaikan permintaannya itu kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ujar Megawati.
Ketua Umum PDIP ini mengungkapkan seharusnya dalam melakukan penegakan hukum KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat. Tindakan tersebut perlu dilakukan agar korupsi bisa diberantas sampai ke akarnya. Megawati menyebut yang jadi masalah adalah penegak hukumnya mau atau tidak menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," ujarya.
Megawati mengaku pernah mendapat perlakuan tidak menyenangkan dari KPK. Peristiwa itu bahkan terjadi saat dirinya masih menjadi Presiden RI ke-5. Kejadian yang dimaksud menurut Megawati terkait dengan kredit macet sebanyak 300 ribu kasus.
Ibu kandung Ketua DPR RI Puan Maharani ini menuturkan saat itu dirinya diminta menangani ribuan kasus kredit macet itu. Padahal saat itu sudah ada KPK yang menurut Megawati, dirinyalah yang mendirikan lembaga antirasuah itu.
"Waktu saya krisis, kredit macet itu 300 ribuan, saya disuruh nangani, setelah itu KPK sudah ada yang saya bikin sendiri. Waktu itu yang KPK ini enggak percaya katanya mana mungkin 300 ribuan kredit macet itu digugat, saya kira KPK sini dong buktinya kalau saya malak, ini dunia modern, saya mau naruh uangnya di mana, emangnya dikarung?” ucapnya.
Megawati pun menyinggung pembentukan KPK dan Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua lembaga itu didirikan pada 2002 saat dirinya masih menjadi Presiden RI.
Megawati menjelaskan KPK didirikan karena Kejaksaan dan Kepolisian dinilai belum efektif memberantas korupsi. Sehingga perlu dibentuk lembaga yang khusus menangani dan memberantas korupsi di Indonesia.
Ternyata saat ini KPK justru terlihat lemah dan terkesan hanya mencari keuntungan sendiri. Tindakan KPK tidak langsung menyentuh rakyat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.
"Kalian hanya mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri, saya yang bikin KPK saya yang bikin MK," imbuh Megawati.
