Permintaan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibubarkan mendapat sorotan sejumlah pihak. Banyak yang menilai permintaan Megawati itu adalah kabar gembira bagi para koruptor.
Penilaian itu disampaikan peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Zaenur Rohman.
Saat berbicara Selasa 22 Agustus 2023, Zaenur mengatakan membubarkan KPK sama saja memberi angin segar bagi para koruptor. Pasalnya jika KPK dibubarkan tidak ada lagi lembaga yang menjadi pengimbang efektif.
“Kalau negara sudah tidak mau lagi memberikan independensi kepada KPK ya silakan kalau KPK nya mau dibubarkan. Tapi kalau sekadar mau membubarkan KPK, tentu itu sama saja memberi kabar gembira kepada para koruptor karena tidak ada lagi yang ditakuti," ujarnya.
Zaenur menambahkan seharusnya posisi KPK diperjelas. Caranya dengan melakukan revisi Undang-Undang KPK agar independensinya lebih jelas. Lembaga antirasuah itu harus diberikan kewenangan yang lebih kuat untuk memberantas korupsi.
“KPK itu harus diperjelas. Pilihan yang paling tepat adalah mengembalikan independensi KPK dengan melakukan revisi lagi UU KPK agar KPK dapat menjadi lembaga negara yang independen diberikan kewenangan yang cukup sehingga dapat melakukan pemberantasan korupsi secara efektif,” katanya.
Zaenur menambahkan, dirinya bukan bermaksud mengecilkan peran Kepolisian dan Kejaksaan. Tapi perlu diingat kedua institusi tersebut berada di bawah presiden.
“Tanpa mengecilkan Kepolisian dan kejaksaan, memang para elit baik politik ekonomi paling takut kepada KPK, karena kepolisian dan kejaksaan berada di bawah pemerintah,” tutur Zaenur.
Menurutnya jika KPK dibubarkan, Indonesia akan semakin terperosok dalam korupsi, seperti di era Orde Baru. Kalau pun pemerintah ingin membubarkan KPK, harus ada cara lain untuk memberantas korupsi.
"Kalau KPK dibubarkan, Indonesia akan semakin terperosok bahkan akan terulang seperti orde baru. Kecuali pemerintah membubarkan KPK tetapi menawarkan jalan baru peta pemberantasan korupsi tanpa KPK,” imbuh Zaenur.
Sementara itu Peneliti Tranparency International Indonesia (TII), Sahel Muzammil menyebut permintaan pembubaran KPK adalah kesesatan logika. Sahel menambahkan bukan kali ini saja Megawati mengusulkan KPK dibubarkan. Itulah sebabnya Sahel menepis anggapan permintaan Megawati itu hanyalah silap lidah.
“Harus diingat ini bukan pertama kali Bu Mega usul KPK dibubarkan. Jadi saya kira ini bukan silap lidah/ kecelakaan," kata Sahel.
Saat berbicara 23 Agustus 2023 Sahel yakin Megawati mendapat bisikan dari orang-orang disekitarnya. Hal ini tak lepas dari kenyataan banyak anggota PDIP yang tersangkut kasus korupsi, bahkan menjadi tersangka dan ditahan KPK.
"Yang barangkali kecewa juga karena ada sejumlah anggota PDIP yang misalnya digelandang oleh KPK,” ujarnya.
Sahel menambahkan seharusnya Megawati justru meminta agar KPK semakin diperkuat jika dinilai tidak efektif, bukan sebaliknya dibubarkan. Dia pun berpendapat KPK masih sangat dibutuhkan di Indonesia lantatan korupsi di Indonesia saat ini semakin merajalela.
Sebelumnya Megawati meminta KPK dibubarkan lantaran dinilai sudah tidak efektif menjalankan tugasnya memberantas korupsi di Indonesia.
Berbicara saat menghadiri acara Sosialisasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila di Hotel The Tribrata, Jakarta Selatan, Senin 21 Agustus 2023, Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) ini mengaku telah menyampaikan permintaannya kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Saya sampai kadang-kadang bilang sama Pak Jokowi, sudah deh, bubarin aja KPK itu Pak, jadi menurut saya nggak efektif. Ibu nih kalau ngomong ces pleng," ujar Megawati.
Presiden RI ke-5 ini mengungkapkan seharusnya dalam melakukan penegakan hukum KPK melihat ke bawah atau turun langsung ke rakyat. Tindakan tersebut perlu dilakukan agar korupsi bisa diberantas sampai ke akarnya. Megawati menyebut yang jadi masalah adalah penegak hukumnya mau atau tidak menjalankan tugasnya memberantas korupsi.
"Hayo kalian pergi lah kebawah, lihat noh rakyat yang masih miskin, ngapain kamu korupsi akhirnya masuk penjara juga, bohong kalau nggak kelihatan, persoalannya penegak hukumnya mau tidak menjalankan hukum di Indonesia ini yang sudah kita buat, itu persoalannya," ujarya.
Megawati menambahkan saat ini KPK justru terlihat lemah dan terkesan hanya mencari keuntungan sendiri. Tindakan KPK tidak langsung menyentuh rakyat yang masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan.
"Kalian hanya mencari keuntungan bagi diri kalian sendiri, saya yang bikin KPK saya yang bikin MK," imbuh Megawati.
