Pertemuan Presiden RI Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih pekan lalu tak melulu membicarakan penyelesaian perang Palestina – Israel. Kedua negara disebut-sebut membahas masalah kemajuan kemitraan mineral potensial yang khusus berfokus pada peningkatan perdagangan nikel—logam penting untuk baterai kendaraan listrik (EV).
Pertemuan antara Presiden Indonesia Joko Widodo dan Presiden AS Joe Biden di Gedung Putih menjajaki langkah selanjutnya yang dapat membuka jalan bagi negosiasi formal mengenai kemitraan tersebut.
Pada bulan September, Indonesia, yang memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia, memulai diskusi dengan Amerika Serikat mengenai perjanjian perdagangan mineral penting guna menjamin perlindungan ekspor berdasarkan Undang-Undang Pengurangan Inflasi (IRA) AS.
Meskipun sebagian besar nikel Indonesia saat ini diolah menjadi logam mentah, pemerintah RI mendorong pengembangan rantai pasokan kendaraan listrik (EV) guna memanfaatkan cadangan nikel yang melimpah untuk produksi bahan baterai.
Nilai pasar global industri nikel diperkirakan mencapai 33,5 miliar dolar AS pada 2022 ataus sekitar Rp519,25 triliun dengan asumsi kurs Rp15.500 per dolar AS, meskipun ada tantangan kelebihan pasokan. Dengan ditutupnya satu-satunya tambang nikel di AS dalam beberapa tahun ke depan dan tidak adanya pabrik peleburan nikel dalam negeri, AS khawatir apakah dapat mencapai target menjadi pemimpin kendaraan listrik global seperti cita-cita Biden.
Pada Maret, Undang-undang AS menetapkan bahwa baterai kendaraan listrik yang dijual di AS harus mengandung mineral penting dalam jumlah tertentu agar memenuhi syarat untuk mendapatkan kredit pajak. Namun, Indonesia tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan Amerika Serikat.
Meskipun tertarik untuk menjalin kemitraan mineral, menurut Reuters, pemerintahan Biden tetap berhati-hati mengenai standar lingkungan, sosial, dan tata kelola dan secara aktif mengevaluasi kelayakan kesepakatan tersebut, dan berencana untuk melakukan konsultasi lebih lanjut dengan anggota parlemen dan kelompok buruh AS dalam beberapa minggu mendatang.
Selain transisi energi ramah lingkungan, Jokowi dan Biden juga membahas keamanan regional, menegakkan hukum internasional, dan memastikan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka.
