Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyatakan keyakinannya ibu kota Republik Indonesia akan pindah ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2028. Hal itu karena target Presiden Prabowo Subianto tidak akan berubah meski anggaran proyek pembangunan IKN kabarnya telah dihentikan.
"Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU," katanya.
Namun saat memberikan keterangan di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Sabtu 8 Februari 2025, Bahlil enggan berbicara lebih banyak soal pembangunan IKN. Menurutnya tidak semua ketua umum partai tahu tentang pembangunan ibu kota di Kalimantan Timur itu
"Jangan merasa seperti karena ketum partai semua ngerti. Nggak juga," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) ini.
Pemerintah dikabarkan telah menghentikan atau memblokir anggaran pembangunan IKN. Keputusan tersebut imbas dari terbitnya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
Penghentian anggaran untuk IKN disampaikan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo saat mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Kamis 6 Februari 2025.
"IKN belum ada (progres), anggaran itu kan diblokir semua. Progres gimana sih? Anggarannya enggak ada (kok ditanya) progres," katanya.
Dody pun menyebut anggaran yang ada saat ini hanya cukup untuk membeli makan siang. Namun Dody tidak menyatakan secara tegas apakah yang dimaksudnya adalah program makan bergizi gratis (MBG).
"Progresnya, buat beli makan siang Pak Menteri, itu progresnya," kata Dody.
Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan tentang adanya Inpres Nomor 1 Tahun 2025 anggaran yang dimiliki Kementerian PU tahun ini hanya tersisaa Rp29,57 triliun.
Dody mengaku akan segera melaporkan kembali kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani soal anggaran yang dibutuhkan untuk mendanai sejumlah program penting. Dia pun berharap Sri Mulyani mengakomodir kebutuhan pembiayaan infrastruktur.
"(Minta tambahan anggaran) kalau bisa Rp1.000 triliun, kenapa enggak gitu. Kalau bisa," ujar Dody.
