Tiga organisasi kemasyarakatan (Ormas) Islam menolak rencana Presiden Prabowo Subianto mengevakuasi 1.000 warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) menilai niatan Prabowo itu sama saja mendukung rencana Israel dan Amerika Serikat (AS) untuk mengosongkan Gaza.
Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Ulil Abshar Abdalla mengatakan Prabowo melakukan blunder dengan rencana tersebut. Ulil menegaskan Indonesia harus terus membantu Palestina. Tapi tidak dengan mengevakuasi atau memindahkan warganya. Menurut Ulil warga Gaza harus tetap berada di Gaza.
"Untuk isu ini (relokasi warga Gaza), saya mengatakan Pak Prabowo blunder, menurut saya itu tidak tepat. Jadi ya apa pun kita harus membantu dengan segala daya upaya untuk tetap membantu bangsa Palestina, terutama warga Gaza tetap di Gaza," ujarnya.
Saat berbicara di Gedung PBNU, Jakarta, Kamis, 10 April 2025 menyebut memindahkan warga Gaza ke luar Palestina justru menjadi ambisi Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu.
Pemindahan warga juga berpotensi menjadikan Gaza menjadi wilayah pariwisata. Itulah sebabnya Ulil berpendapat rencana Prabowo itu fatal.
"Memang misi utama Netanyahu ingin mengosongkan Gaza, kosong dari warga Palestina. Jadi kalau kita ikut merelokasi warga Gaza, ya itu fatal. Jadi dia ingin menjadikan Gaza sebagai resort pinggir pantai. Gaza itu pinggir pantai, ingin menjadikan resort pinggir pantai," ujarnya.
Pendapat senada disampaikan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Anwar Abbas yang mendesak Prabowo mengurungkan niatnya mengevakuasi warga Gaza. Anwar meminta Ketua Umum Partai Gerindra itu tidak ikut-ikutan karena bisa jadi nantinya Israel tidak mau menerima warga yang dievakuasi kembali ke Gaza.
"Prabowo jangan ikut-ikutan mengevakuasi rakyat Gaza ke Indonesia karena jika hal itu terjadi, Prabowo jangan mimpi Israel akan mau menerima kembali warga Gaza yang sudah dievakuasi tersebut," ujarnya.
Dalam keterangan tertulisnya, Rabu 9 April 2025, Anwar menyatakan bantuan untuk warga Gaza harus dilakukan di Gaza, bukan dengan memindahkan ke Indonesia. Akan lebih baik menurut Anwar jika Prabowo mengajak lima negara yang dikunjunginya ikut dalam upaya membantu pengobatan dan perawatan rakyat Gaza.
Anwar yang juga Wakil Ketua Umum MUI mengatakan lima negara itu, yakni Uni Emirat Arab, Turki, Mesir, Qatar, dan Yordania memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
"Jika Indonesia berkonsultasi dengan negara-negara tersebut, maka sudah dapat dipastikan apa yang akan terjadi untuk langkah kebijakan selanjutnya," katanya.
Seperti dikutip dari MUI Digital, Rabu, 9 April 2025, dosen Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta ini mengingatkan Indonesia sudah merasakan dijajah selama lebih 350 tahun. Oleh karena itu jangan sampai Indonesia menjadi alat permainan geopolitik.
"Sebagai bangsa yang sudah kenyang dijajah selama 350 tahun, kita harus tahu yang namanya penjajah itu punya seribu satu cara dan tipu daya. Untuk itu kita sebagai bangsa jangan pula sampai tertipu oleh mulut manis mereka," tutupnya.
Presiden Prabowo Subianto berencana mengevakuasi warga Gaza, Palestina ke Indonesia. Nantinya selama berada di tanah air, warga Gaza yang terluka bisa mendapatkan perawatan medis yang lebih baik.
"Kami juga siap menerima korban-korban yang luka-luka, dan nanti segera kirim Menlu untuk diskusi dengan pemerintah Palestina, dengan pihak daerah tersebut bagaimana pelaksanaannya untuk kami siap evakuasi mereka yang luka-luka," katanya.
Dalam keterangannya, Rabu 9 April 2025, mantan Menteri Pertahanan ini mengatakan, pada gelombang pertama ada 1.000 warga Gaza yang siap dijemput dengan pesawat. Namun, evakuasi bisa dilakukan setelah mendapat persetujuan berbagai pihak, terutama pemerintah Palestinam
Selain itu evakuasi bersifat sementara. Setelah kembali pulih dan situasi Gaza kondusif, warga Palestina yang dievakuasi akan kembali ke negeri mereka. Untuk itu Prabowo akan berkonsultasi dengan para pemimpin negara-negara Timur Tengah
"Mereka di sini hanya sementara sampai pulih kembali. Dan pada saat pulih dan sehat kembali, kondisi Gaza sudah memungkinkan, mereka harus kembali ke daerah asal mereka. Saya kira itu sikap pemerintah Indonesia," ungkap Prabowo.
