Kalangan pekerja mengeluhkan aksi pungutan liar (pungli) yang dilakukan organisasi kemasyarakatan atau ormas. Tindakan pungli atau pemerasan bahkan dilakukan saat proses perekrutan menjadi karyawan atau buruh perusahaan.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Ristadi mengatakan calon pekerja dimintai uang Rp15 juta hingga Rp25 juta agar bisa diterima menjadi karyawan. Umumnya yang menjadi sasaran adalah warga yang tinggal di sekitar pabrik.
"Ormas itu tidak hanya ketika ada acara, untuk masukin kerja. Itu sudah dari dulu, minta antara Rp15 sampai Rp25 juta, misal untuk satu orang cewek dikenakan Rp15 juta, yang cowok Rp25 juta," ujarnya.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Jumat 7 Maret 2025, Ristadi mengatakan kondisi diperparah lantaran 'pejabat wilayah' seperti RT dan RW ikut menjadi bagian dari sindikat pemerasan ormas. Padahal seharusnya RT-RW berperan sebagai pelindung warga
"Tidak hanya ormas, kolaborasi mungkin ada backingan RT-RW setempat, kan harus ada KTP lingkungan terdekat jadi warga sekitar yang untuk direkrut," katanya.
Ristadi pun meminta agar pemerintah segera melakukan pembenahan. Pasalnya tindakan ormas sudah sangat meresahkan dan pada akhirnya merugikan baik masyarakat maupun pabrik. Terhadap ormas yang melakukan aksi premanisme dan pemerasan, KSPN mendesak Presiden Prabowo Subianto melakukan tindakan tegas.
"Pak Prabowo harus pakai manpowernya dia yang turun dengan Aura sebagai alumni Tentara biar bener-bener pada takut, Kadang-kadang takutnya hanya ke presiden, ke anak buahnya nggak takut. Mafianya itu Kadang-kadang kalau sudah Mafia begitu urusannya kan sudah pada nekat mereka itu," ucapnya.
Ristadi mengingatkan aparat jangan ikut-ikutan bermain dengan kewenangannya. Sebaliknya aparan dengan instrumen yang dimilikinya harus bisa membenahi masalah ini.
"Jangan hanya mengecam, pemerintah kan punya bedil. Sikat mereka," tukas Ristadi.
Sebelumnya keluhan terhadap aksi anggota ormas juga disampaikan para pengusaha. Pasalnya anggota ormas sering meminta jatah proyek, pungutan liar, uang keamanan dan berbagai pungutan lainnya. Kondisi ini dikhawatirkan bisa merusak iklim investasi di Indonesia.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani menilai tindakan anggota ormas bisa menciptakan ketidakpastian dalam dunia usaha. Pada akhirnya investor jadi berpikir ulang untuk menanamkan modal di Indonesia.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Selasa 3 Maret 2035, Shinta menuturkan aksi pemalakan oleh oknum anggota ormas bukan hanya jadi masalah bagi perusahaan, tetapi juga berdampak buruk terhadap daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi.
"Gangguan yang muncul akibat tindakan semacam ini dapat memicu peningkatan biaya berusaha, meningkatkan ketidakpastian dalam berbisnis, serta menurunkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia," katanya.
Jika situasi ini terus dibiarkan, menurut Shinta, Indonesia bisa kehilangan potensi investasi besar yang seharusnya bisa membantu mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Hitungan kerugiannya pun bukan hanya dari tambahan biaya yang harus dikeluarkan oleh para pelaku usaha, namun juga potensi hilangnya investasi yang masuk ke Indonesia karena ketidakpastian berusaha," ujar Shinta
