Masyarakat tampaknya tidak akan lagi bisa membeli kendaraan berbasis bahan bakar minyak (BBM) dengan mudah. Pasalnya pemerintah bakal melakukan pembatasan pembelian kendaraan berbasis BBM. Langkah ini dilakukan guna mendorong penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat.
Menteri Koordinator bidang Kemaritimiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan pengetatan penggunaan kendaraan BBM juga diharapkan bisa memperbaiki kualitas udara di kota-kota besar seperti Jakarta. Artinya menurut Luhut pembatasan kendaraan BBM bisa membuat masyarakat lebih sehat.
"Kami juga secara bertahap akan mulai mempersulit ya, (dalam) tanda kutip, mobil-mobil combustion sehingga dengan demikian, air quality Jakarta bisa lebih baik. Sehingga keluarga kita akan mendapat air quality seperti mungkin di negara tetangga kita," ujarnya.
Saat menghadiri Peluncuran Battery Assets Management Services Indonesia Battery Corporation (IBC), di Kantor Kemenko Marves, Jakarta, Senin 12 Juni 2023, Luhut mengungkapkan pemerintah menargetkan pada 2030 populasi mobil listrik mencapai 10 persen dari jumlah mobil di Indonesia.
"Kendaraan listrik tidak hanya berbicara kendaraannya saja, tapi seluruh ekosistem pendukungnya. Kita mau 10 persen nanti populasi dari EV ini sudah terjadi di 2030," ujar Luhut.
Namun mantan Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) ini menyebut proses produksi mobil listrik di tanah air tidak bisa dilakukan dengan cepat. Berdasarkan data dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo, produksi mobil listrik bisa mencapai 1 tahun dari pembelian hingga unitnya didatangkan.
Luhut mencontohkan untuk mendapatkan mobil listrik Hyundai Ioniq5 harus menunggu selama 1 tahun. Itulah sebabnya saat mengunjungi China beberapa saat lalu, Luhut mendorong negara itu meningkatkan produksi mobil listriknya.
"Tapi pak Darmo bilang sama saya, 'sekarang kita masih kewalahan'. Karena seperti (Hyundai) Ioniq5 ya, itu masih antrenya setahun. Jadi itu waktu ke Cina sudah kita dorong, saya (minta) supaya produksinya lebih banyak lagi," ujar Luhut.
Dalam kesempatan tersebut mantan Menko Polhukam ini juga menjelaskan soal proyek penyediaan stasiun pengisian dan penggantian (swap) baterai motor listrik. Menurut Luhut, baterai buatan IBC harus mempunyai standar khusus. Sehingga bisa dipakaikan pada semua merek kendaraan listrik.
Selain itu Luhut meminta ada jaminan ketersediaan baterai motor listrik di titik-titik yang dibutuhkan. Hal ini agar masyarakat penggunaan kendaraan listrik tidak khawatir jika sewaktu-waktu harus mengisi beterai kendaraannya.
"Saat ini kelihatan masyarakat khawatir terkait jarak tempuh, makanya jadi swap baterai ini tadi yang kira-kira bisa dilakukan di banyak tempat disini. Dan semua sama, sepeda motor apa semua bisa sama itu saya kira akan mengurangi itu," tutur Luhut.
