Pemberian izin pengelolaan lahan tambang dikhawatirkan akan mengubah wajah organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan menjadi makelar. Pasalnya mengelola lahan tambang bukanlah perkara mudah. Terlebih bagi ormas yang mempunyai lembaga bisnis di banyak sektor.
Pendapat tersebut disampaikan pengamat ekonomi dan energi, Fahmy Ridho. Saat berbicara dalam diskusi daring dengan tema Ormas Agama Urus Tambang Buat Apa?, Sabtu 8 Juni 2024, Fahmy mengatakan, meski mempunyai kecukupan dana, ormas keagamaan tidak akan mudah saat mengelola lahan tambang.
“Ormas keagamaan sayap bisnisnya sekalipun dia tidak akan memiliki kapabilitas dan kecukupan dana untuk mengolah," katanya.
Fahmy menuturkan pertambangan merupakan salah satu bisnis yang bukan hanya padat modal tapi juga padat mafia. Itulah sebabnya diperlukan kapabilitas hingga permodalan yang cukup.
Fahmy menyebut bisnis tambang selalu akan melibatkan pihak swasta. Hal ini yang berpotensi mengubah ormas keagamaan menjadi makelar. Sangat mungkin konsesi yang didapat akan 'dijual.' Pada akhirnya ormas keagamaan hanya akan mendapat keuntungan sedikit dan yang banyak justru dinikmati pihak swasta.
"Dalam kondisi semacam itu, saya khawatir konsesi akhirnya akan 'dijual'. Akhirnya ormas akan jadi makelar doang yang mengajak kerja sama swasta. Yang dapat keuntungan swasta, ormas keagamaan hanya dapat sedikit,” kata Fahmy.
Akademisi Universitas Gadjau Mada (UGM)! Yogyakarta ini mengaku belum pernah mendengar bahwa ada sayap bisnisnya ormas yang investasi ke sektor tambang. Secara akademis, konsesi tambang untuk ormas keagamaan menurut Fahmy sangat berisiko.
“Kalau dianalisis cost benefit itu lebih tinggi cost-nya. Atau dalam bahasa agama lebih banyak mudaratnya dari pada manfaatnya,” jelasnya.
Fahmy menegaskan sektor tambang penuh dengan mafia yang ganas dan sulit ditembus. Dari hulu dan hilir penuh dengan mafia yang tidak tersentuh lantaran punya beking kuat.
“Mafia di tambang sangat ganas dan sulit ditembus. Dari hulu ke hilir penuh mafia dan hampir untouchable karena bekingnya sangat kuat sekali. Saya khawatir kalau ormas keagamaan sayap bisnisnya sekalipun masuk ke grey area yang penuh kejahatan hitam tambang,” tutur Fahmy.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menyatakan tidak mungkin pihaknya sendirian mengelola lahan tambang. Itulah sebabnya pria yang biasa disapa Gus Ipul memastikan PBNU bakal menggandeng pihak ketiga.
"Tidak mungkin menggarap sendiri kan semua pemegang izin kan umumnya diserahkan kepada pihak ketiga untuk menggarap. Jadi yang garap ada sendiri dan itu pasti rumit. Pasti diserahkan kepada ahlinya," kata Gus Ipul, Sabtu 8 Juni 2024.
