Sebanyak 10 ribu pegawai honorer bakal menggelar aksi demonstrasi besar-besaran. Tindakan ini guna menyuarakan penolaka terhadap keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenpanRB) Rini Widyantini menunda pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ketum Forum Komunikasi Bantuan Polisi Pamong Praja Nusantara (FKBPPPN) Fadlun Abdillah dalam keterangannya, Minggu 9 Maret 2025, mengatakan demo nasional bakal digelar 18 Maret 2025. Demo menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024 ini bakal dihadiri pegawai honorer dari berbagai forum.
"Insyaallah 18 Maret 2025 kami honorer seluruh Indonesia akan tumpah ruah di Jakarta," katanya.
Fadlun mengungkapkan hasil rapat dengan berbagai aliansi di seluruh Indonesia melalui zoom, semua sepakat demo nasional bertajuk Aliansi Merah Putih menolak penundaan pengangkatan PPPK 2024.
"Honorer akan tumpah ruah di jakarta dan diperkirakan bisa tembus 10 ribu orang karena gabungan dari berbagai aliansi," ujarnya.
Fadlun menerangkan, Aliansi Merah Putih meminta Surat MenPAN-RB Nomor 2793/B-KS.0401/SD/K/2025 tentang Penyesuaian Jadwal Seleksi CASN kebutuhan tahun 2024 dicabut dan pelantikan tetap dilaksanakan pada April 2025.
Selain itu juga Agar diselesaikan seluruh honorer baik tahap 1, yaitu R2, R3 (L) dan Non (L), dan tahap 2 secara mekanisme diserahkan oleh pemerintah pusat agar ke depannya tidak ada lagi honorer Tahun 2025 wajib dituntaskan tidak ada lagi honorer.
Sebelumnya, Menpan-RB Rini Widyantini mengeluarkan lima instruksi kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Zudan Arif Fakrulloh terkait penyesuaian jadwal pengangkatan Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2024.
Instruksi yang tertera dalam Surat MenPAN-RB Nomor B/1043/M.SM.01.00/2025 tertanggal 7 Maret 2025 itu salah satunya menyatakan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan diangkat pada 1 Oktober 2025. Sedangkan PPPK pada 1 Maret 2026.
