Ketua Komite Badan Penyelenggara Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya siap menunda penerapan aturan pemotongan gaji pekerja. Rencana tersebut bisa dimundurkan jika diusulkan DPR.
Saat memberikan keterangan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024, Basuki mengaku akan berbicara dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani soal peluang penundaan ini.
"Kalau ada usulan DPR, misalnya untuk diundur, saya sudah kontak dengan Bu Menkeu, kita akan ikut," kata Basuki.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ini menuturkan program BP Tapera tak perlu tergesa-gesa diterapkan. Basuki bahkan menyesal program Tapera menuai polemik dan kemarahan publik.
"Menurut saya pribadi kalau emang ini belum siap kenapa kita harus tergesa-gesa? Harus diketahui APBN sampai sekarang ini sudah Rp 105 triliun dikucurkan untuk FLPP untuk subsidi bunga. Dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesal betul," ujarnya.
Basuki menambahkan program Tapera bisa mengumpulkan dana hingga Rp50 triliun dalam 10 tahun. Namun sangat disesalkan program tersebut justru memicu kemarahan masyarakat.
"Sedangkan kalau untuk Tapera ini mungkin dalam 10 tahun bisa terkumpul Rp 50 triliun. Jadi effort-nya dengan kemarahan ini saya pikir saya nyesel betul. Saya enggak ngelegewo lah (eggak menyangka)," imbuhnya.
Namun di sisi lain keputusan terkait Tapera sudah tercantum dalam Undang-undang. Basuki berharap agar jangan sampai ada benturan di antara dua kepentingan.
"Kenapa kita harus saling berbenturan gitu, enggak lah," katanya.
