Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan sampai saat ini belum membuat keputusan apakah akan menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintah pimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Presiden PKS Ahmad Syaikhu menyatakan pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Majelis Syuro PKS.
Saat berbicara di Kantor DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa 23 April 2024, Syaikhu mengatakan keputusan oposisi atau koalisi menjadi ranah Majelis Syuro. Sedangkan pihakya hanyalah melaksanakan apapun yang menjadi keputusan Majelis Syuro.
"Tentu saya sampaikan karena ranah ini menyangkut ranah yang strategis sesuai AD/ART PKS ini akan diputuskan Majelis Syuro atau Badan Pekerja Majelis Syuro. Saya sebagai pelaksana akan menjalankan apapun keputusan Majelis Syuro," ujarnya.
Syaikhu meyakinkan di mana pun posisinya PKS akan tetap bersikap kritis terhadap pemerintah. Hal itu lantaran PKS ingin tetap menjaga dan mengoreksi jalannya pemerintahan. Syaikhu mengingatkan jika sudah on the track tentu tidak perlu diingatkan.
"Tapi yakinlah, sikap kritis PKS akan kita jaga sebagai bagian untuk meluruskan dari proses perjalanan yang memang perlu diingatkan. Kalau seluruhnya on the track, tidak perlu diingatkan nggak masalah. Tapi kaitannya dengan tadi sikap kritis, masalah sikap bangsa perlu ada koreksi. Kita akan perlu sampaikan, kita sudah memahami," ungkap Syaikhu.
Dalam kesempatan tersebut, Syaikhu juga mengucapkan selamat ke Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Anggota Komisi I DPR RI ini tak lupa mendoakan agar Prabowo dan Gibran mendapat perlindungan Allah SWT.
"Terakhir saya ingin sampaikan juga, kami PKS mengucapkan selamat bertugas pada Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Gibran Rakabuming Raka, semoga Allah SWT memberikan bimbingan, petunjuk dan perlindungannya," tuturnya.
Terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Syaikhu menyebut sudah final dan mengikat. Sehingga semua pihak harus menerima dan menghormatinya, termasuk PKS. Sikap tersebut menurutnya sebagai ujung proses demokrasi.
"Putusan MK terhadap sengketa pilpres 2024 bersifat final dan mengikat, meski tak sepenuhnya sesuai harapan. Putusan tersebut harus kita hormati sekaligus jadi penanda dari ujung perjuangan konstitusional kita di Pilpres 2024," ujarnya.
Meski begitu, Syaikhu memastikan putusan MK soal gugatan sengketa hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 bukanlah ujung dari perjuangan membawa perubahan Indonesia yang lebih baik.
"Namun sejatinya bukan ujung perjuangan kita untuk menghadirkan perubahan bagi Indonesia yang adil dan sejahtera untuk kita semua," ucap Syaikhu.
