Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menegaskan tetap mengusung dan mendukung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2023. Penegasan tersebut disampaikan menanggapi kabar Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) mendampingi Anies.
Ketua DPP PKS Almuzammil Yusuf menyatakan partainya akan tetap mendukung Anies Baswedan meski berpasangan dengan siapa pun, termasuk dengan Muhaimin Iskandar. Almuzamil menjelaskan PKS tetap mematuhi keputusan Musyawarah Majelis Syuro (MMS) VIII, yakni mendukung dan mengusung Anies Baswedan sebagai Capres di Pilpres 2024.
Saat memberikan keterangan tertulisnya, Kamis 31 Agustus 2023, anggota Tim 8 Koalisi Perubahan ini menambahkan PKS juga tetap pada kesepakatan yang tertuang dalam Piagam Koalisi yang disepakati bersama Partai NasDem dan Partai Demokrat.
"Oleh karena itu, PKS tetap pada keputusan MMS VIII tersebut dan kami akan berjuang sebaik-baiknya dalam menjalankan amanat tersebut dan kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya," ujar Almuzammil.
Anggota Komisi I DPR RI ini menambahkan DPP PKS menghormati hak dan kedaulatan setiap partai politik dalam menentukan sikap politiknya. Hal itu menjadi bagian dari dinamika yang terjadi di tubuh Koalisi Perubahan.
Terkait Cawapres, Almuzamil menuturkan berbagai upaya telah dilakukan untuk mencari titik temu. Namun sejauh ini belum memperoleh hasil seperti yang diinginkan bersama. Politisi asal Lampung ini kembali menegaskan PKS tetap mendukung Anies Baswedan meskipun nantinya benar-benar memilih Muhaimin Iskandar sebagai Cawapres.
"Kami berpegang kepada kesepakatan sebelumnya di dalam Piagam KPP bahwa dalam penentuan bakal Cawapres ditentukan oleh bakal Capres Anies Rasyid Baswedan," ujar Almuzammil.
Sementara itu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh mengatakan pencawapresan Muhaimin Iskandar belum final. Artinya pria yang biasa disapa Cak Imin itu belum resmi mendampingi Anies Baswedan di kontestasi Pilpres 2024. Meskipun Surya tidak memungkiri kemungkinan itu bisa saja terjadi.
“Kemungkinan ke arah itu bisa saja terjadi. Tapi saya pikir itu belum terformalkan sedemikian rupa sampai menit ini. Kita tunggu perkembangan 1-2 hari ini,” ujar Surya.
Saat berbicara di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Kamis 31 Agustus 2023, bos Media Group ini menegaskan tidak ingin Partai Demokrat keluar dari Koalisi Perubahan.
Namun Surya menambahkan pihaknya akan menghormati apa pun keputusan yang diambil Partai Demokrat, termasuk jika nantinya hengkang dari Koalisi Perubahan.
“Karena harapan kita semuanya bisa berjalan sebagaimana yang kita harapkan bersama. Saya hormati, apalagi yang harus saya katakan? Kalian lihat, model saya ini kira-kira ada bakat sebagai pengkhianat atau tidak?” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Surya membantah telah mengambil keputusan sepihak terkait penetapan nama Cawapres. Surya menyebut tuduhan yang disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya tidak benar.
“Kalau persetujuan dalam arti kata mengangguk-angguk saja itu kan belum tuntas sepenuhnya,” tutur Surya.
Sebelumnya, kabar Cak Imin bakal mendampingi Anies di Pilpres 2024 dibocorkan oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya. Dalam siaran persnya, Kamis 31 Agustus 2023, Riefky mengatakan NasDem telah membentuk kerja sama baru dengan PKB.
Selain itu partai pimpinan Surya Paloh itu juga telah menetapkan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar sebabnya Capres-Cawapres yang akan diusung Koalisi Perubahan di Pilpres 2023.
Riefky menuturkan kabar terpilihnya Cak Imin diterima dari salah satu anggota Tim 8 Koalisi Perubahan yang juga juru bicara Anies Baswedan, Sudirman Said.
"Kemarin 30 Agustus 2023, kami mendapatkan informasi dari Sudirman Said mewakili capres Anies Baswedan bahwa Anies telah menyetujui kerja sama politik Partai NasDem dan PKB untuk mengusung pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar," ucap Riefky.
Dalam pernyataannya, Riefky bahkan menyebut Anies Baswedan telah mengkhianati kesepakatan yang tertuang dlaam Piagam Koalisi yang disepakati tiga partai pendukung, yakni Partai NasDem, Partai Demokrat dan PKS.
"Rentetan peristiwa yang terjadi merupakan bentuk pengkhianatan terhadap semangat perubahan, pengkhianatan terhadap Piagam Koalisi yang telah disepakati oleh ketiga parpol. Juga pengkhianatan terhadap apa yang telah disampaikan sendiri oleh Capres Anies Baswedan yang telah diberikan mandat untuk memimpin Koalisi Perubahan," ujarnya.
