Para pengusaha meminta Presiden Prabowo Subianto melakukan pengkajian secara komprehensif rencana menghapus sistem alih daya atau outsourcing. Diharapkan rencana tersebut disertai dengan analisa teknokratis yang lengkap dan komprehensif.
Saat memberikan keterangan yang dikutip pada Jumat 2 Mei 2025 Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bob Azam berharap ada alasan kuat mengapa outsourcing dihapus dan bagaimana implementasinya.
"Karena ini apa yang mau dihapusnya gitu loh. Problemnya itu di mana? Apa di sistemnya, apa di implementasinya? Kalau di implementasinya, kalau ada problem atau penerapan yang tidak sesuai ya tinggal diperbaiki implementasinya. Tapi kalau sistemnya, ya harus dievaluasi," katanya
Bob juga meminta pemerintah melihat praktik outsourcing di negara lain seperti India yang mendapatkan outsourcing teknologi dari negara lain. Selain itu juga Filipina yang ekonominya tumbuh Salah satunya berkat outsourcing.
Wakil Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing (TMMIN) ini menambahkan outsourcing juga bisa memeratakan perekonomian Pasalnya konsep outsourcing memberikan sebagian pekerjaan ke pihak lain. Sehingga jangan sampai nantinya saat outsourcing dihapus kegiatan ekonomi justru hanya dikuasai pihak-pihak tertentu.
"Jadi jangan sampai kalau ini dihapus terjadi pemusatan kegiatan ekonomi hanya di satu tangan. Tentunya ini akan menghambat pemerataan ekonomi bagi kita di Indonesia," kata Bob.
Sementara itu Wakil Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Sarman Simanjorang mengatakan pemerintah harus terlebih dahulu melakukan kajian secara komprehensif sebelum menghapus sistem alih daya atau outsourcing.
"Sehingga memang kalau ditanya apakah pengusaha setuju atau tidak menghapus outsourcing, tentu ini masih perlu suatu diskusi yang lebih mendalam," katanya.
Sarman menambahkan outsourcing harus betul-betul dilihat dari berbagai sudut, baik dari perspektif dunia usaha maupun pekerja. Harus pula dilihat keuntungan dan kekurangannya.
"Nah, ini kira-kira yang dihapuskan yang mana ini? Yang orangnya, pekerjanya atau mungkin atau yang sektor usahanya, atau usahanya dalam hal ini. Karena tentu memang akan ada plus dan minusnya dan outsourcing itu juga merupakan bagian daripada kebutuhan pengusaha dalam hal ini," ucap Sarman.
Sebelumnya saat berpidato di acara Hari Buruh di kawasan Monument Nasional (Monas) Jakarta, Kamis 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing. Guna menuwujudkannya, Prabowo bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang beranggotakan para pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia akan menelaah dan melakukan kajian terkait sistem outsourcing.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus oursourcing," kata Prabowo
Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Prabowo menekankan regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihakpada kepentingan para investor dan pengusaha.
Jika investor keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, mereka bakal enggan membangun pabrik di Indonesia. Kondisi ini bisa mengancam kehidupan para pekerja.
"Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," tegasnya.
Prabowo menyatakan pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan pengusaha, pimpinan perusahaan dan pimpinan serikat buruh. Mantan Menteri Pertahanan itu akan meminta para pengusaha tidak hanya menyejahterakan diri sendiri, tetapi juga harus mementingkan kesejahteraan para buruh.
"Saya akan katakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik'," tegas Prabowo.
