Presiden Prabowo Subianto didesak membersihkan pemerintahan dari anggota Geng Solo. Desakan ini lantaran keberadaan Geng Solo diyakini akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo ke depan.
Pengamat politik Muslim Arbi mengatakan Prabowo harus bersikap tegas terhadap Geng Solo dan membersihkan sampai ke akar-akarnya. Muslim pun mengapresiasi tindakan tegas Prabowo yang membatalkan kebijakan Menteri Dalam Negeri (Mendagari) Tito Karnavian yang memberikan empat pulau milik Aceh ke Sumatera Utara (Sumut).
"Dengan merevisi Keputusan Mendagri atas 4 pulau yang dikeluarkan Tito oleh Prabowo yang mana pulau itu diserahkan oleh Tito ke Bobby sarat KKN. Pembatalan itu dipandang publik, Presiden Prabowo mulai tunjukkan ketegasan dan tanpa kompromi," katanya.
Saat memberikan kometar yang dikutip pada Minggu 22 Juni 2025, Muslim menuturkan publik memandang Prabowo tidak lagi sungkan atau ewuh-pakewuh terhadap penguasa Solo. Ketua Umum Partai Gerindra itu dinilai mulai percaya diri untuk membersihkan kekuatan Jokowi satu persatu.
"Dukungan ke Prabowo untuk membersihkan Geng Solo sampai ke akar-akarnya yang membuat beban dan blunder terhadap negara selama ini terus mengalir. Publik pasti mengapresiasi, sikat terus tanpa kompromi demi untuk bangsa, negara dan menegakkan wibawa pemerintahannya Prabowo," ucap Direktur Gerakan Perubahan ini.
"Geng Solo" adalah sebutan bagi petinggi TNI dan Polri yang pernah bertugas di Surakarta atau Solo, Jawa Tengah dan mempunyai kedekatan dengan Joko Widodo alias Jokowi. Pasalnya kebanyakan anggota Geng Solo bertugas saat Jokowi menjadi Wali Kota Surakarta
Direktur Eksekutif Studi Demokrasi Rakyat (SDR), Hari Purwanto yang menilai kebijakan yang dibuat Geng Solo telah mengganggu pemerintahan Presiden Prabowo. Salah satu yang terlihat adalah tindakan Mendagri Tito Karnavian yang memutuskan empat pulau yang semula milik Aceh menjadi milik Sumut, meskipun akhirnya keputusan itu dibatalkan Prabowo.
Saat memberikan kometar yang dikutip pada Minggu 22 Juni 2025, Hari menyebut Tito memang bertugas mengamankan Jokowi dan dinastinya.
"Tito memang harus berperan mengamankan Jokowi dan dinastinya. Mengganggu konsolidasi KMP salah satu tugasnya," katanya.
Terlebih saat ini wacana pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden semakin santer disuarakan. Wacana itu tentu sangat mengganggu Jokowi dan dinasti.
Namun Hari melihat upaya membersihkan pemerintahan dari Gang Solo masih belum terlihat. Kebijakan yang dibuat saat ini cenderung berpihak pada kepentingan Jokowi dan dinastinya.
"Upaya bersih-bersih Geng Solo belum terlihat, tapi upaya Geng Solo menganggu KMP terlihat dengan kebijakan yang tidak sejalan dengan Prabowo. Malah cenderung terlihat kepentingan dan keberpihakannya kepada Jokowi dan dinasti," pungkas Hari.
