Masyarakat ternyata lebih mempercayai Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD ketimbang DPR dalam kasus transaksi mencurigakan di Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Hal tersebut adalah hasil survei yang dilakukan Lembaga Survei Indonesia (LSI) terkait aliran dana tidak wajar senilai Rp349 triliun yang terjadi di Kemenkeu.
Publik menilai pernyataan anggota DPR yang meminta kasus transaksi janggal di Kemenkeu tidak dibuka sangat tidak wajar. Sebaliknya masyarakat justru setuju dengan sikap Mahfud yang membuka kasus tersebut ke publik.
Kesimpulan tersebut disampaikan Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia (LSI), Djayadi Hanan dalam paparan hasil survei nasional LSI ‘Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar di Kemenkeu, Dugaan Korupsi di BTS, dan Peta Politik Terkini’, Minggu 9 April 2023.
Djayadi menjelaskan 58,6 persen masyarakat tidak setuju dengan sikap anggota DPR yang meminta kasus aliran dana di Kemenkeu tidak dibuka ke publik.
“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, mayoritas (58,5 persen) tidak setuju dengan pernyataan anggota DPR bahwa seharusnya informasi aliran dana tidak wajar lebih dari Rp 300 triliun itu tidak disampaikan ke publik oleh Menko Polhukam Mahfud MD,” kata Djayadi.
Hanya 26,8 persen masyarakat yajhtmenyatakan setuju dengan pernyataan anggota DPR. Sedangkan sisanya, 14,6 persen menjawab tidak tahu atau tidak memberikan jawaban.
Djayadi menambahkan mayoritas publik mengikuti rapat antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Komisi III DPR pada 29 Maret 2023 lalu. Hasil survei menunjukkan 63,3 persen lebih percaya Mahfud MD ketimbang anggota DPR.
“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, sekitar 43,9 persen mengikuti berita tentang rapat Mahfud MD dengan Komisi III DPR, dari yang mengikuti berita tersebut mayoritas 63,3 persen lebih percaya dengan keterangan Mahfud MD,” ujarnya.
Djayadi menuturkan survei LSI juga menunjukkan sekitar 67,6 persen masyarakat yang mengetahui perkembangan kasus tersebut percaya aliran dana mencurigakan itu memang terjadi di kementerian yang dipimpin Sri Mulyani itu.
“Dari yang tahu kasus aliran dana tidak wajar, sekitar 50 persen juga tahu bahwa Sri Mulyani mengatakan aliran dana tersebut tidak seluruhnya berasal dari Kementerian Keuangan dan dari warga yang tahu pernyataan tersebut, mayoritas 67,6 persen warga percaya dengan pernyataannya,” imbuh Djayadi.
