Rencana Presiden Prabowo Subianto menghapus sistem alih daya atau outsourcing dinilai justru memicu terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK). Pasalnya rencana tersebut bisa menjadi alasan perusahaan melakukan efisiensi.
Pengamat ekonomi Nailul Huda mengatakan perusahaan bakal menentang rencana itu. Hal itu karena selama ini perusahaan menikmati keuntungan dari sistem outsourcing.
“Ketika Presiden mengatakan akan menghilangkan sistem outsourcing, tantangan akan didapatkan dari sisi pengusaha yang akan menentang penghapusan outsourcing ini karena mereka selama ini menikmati keuntungan dari sistem outsourcing,” ujarnya.
Saat memberikan kometar yang dikutip pada Jumat 2 April 2025, Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) ini menyebut seharusnya sejak lama outsourcing dihapus. Pasalnya sistem alih daya membolehkan perusahaan membayar pekerja harian tanp memberikan perlindungan sosial.
“Jika dihilangkan, maka perusahaan pasti akan mengurangi biaya yang ujung-ujungnya ancaman pemecatan. Jadi memang harus dihilangkan, namun tantangannya tetap ada dan berpotensi mengganggu jalannya ekonomi kita,” ucap Nailul.
Sebelumnya saat berpidato di acara Hari Buruh di kawasan Monument Nasional (Monas) Jakarta, Kamis 1 Mei 2025, Presiden Prabowo Subianto berjanji akan menghapus sistem outsourcing. Guna menuwujudkannya, Prabowo bakal membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.
Nantinya Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional yang beranggotakan para pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia akan menelaah dan melakukan kajian terkait sistem outsourcing.
"Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepat-cepatnya kita ingin menghapus oursourcing," kata Prabowo
Meski demikian, Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Prabowo menekankan regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihakpada kepentingan para investor dan pengusaha.
Jika investor keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, mereka bakal enggan membangun pabrik di Indonesia. Kondisi ini bisa mengancam kehidupan para pekerja.
"Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja," tegasnya.
Prabowo menyatakan pihaknya akan segera menggelar pertemuan dengan pengusaha, pimpinan perusahaan dan pimpinan serikat buruh. Mantan Menteri Pertahanan itu akan meminta para pengusaha tidak hanya menyejahterakan diri sendiri, tetapi juga harus mementingkan kesejahteraan para buruh.
"Saya akan katakan kepada para pengusaha 'Saudara-saudara tidak boleh mau kaya sekaya-kayanya sendiri tanpa mengajak pekerja-pekerja hidup dengan baik'," tegas Prabowo.
