Kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah ternyata meninggalkan utang sebesar Rp11 miliar. Pasalnya dari jumlah Rp13 miliar biaya penyelenggaraan retret, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) baru membayar Rp2 miliar.
Belum dibayarnya biaya retret kepala daerah dibenarkan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat memberikan keterangan di Istana Kepresidenan Jakarta Jumat 7 Maret 2025,
"Saya harus sampaikan bahwa biaya belum sepenuhnya dibayarkan Kemendagri. Kita baru panjer, sekitar lebih kurang Rp13 miliar, saya sudah cek baru dibayarkan Rp2 miliar-an," ujarnya.
Tito mengatakan pihaknya terlebih dahulu harus memeriksa secara rinci setiap penggunaan dana retreat kepala daerah. Tindakan itu guna memastikan kewajarannya.
"Apa yang saya lakukan, saya betul-betul, irjen cek betul, detail semua penggunaannya, semua bill harus wajar. Penunjukan langsung boleh, tapi harus wajar penggunaannya," kata Tito.
Terkait penunjukan langsung pihak penyelenggara retret kepala daerah, mantan Kapolri ini menyebut boleh saja, asalkan penggunaannya tetap wajar. Itulah sebabnya harus dicek dulu penggunaan dananya untuk mengetahui wajar atau tidak.
Tito menjelaskan pengecekan akan melibatkan bagian Sumber Daya Manusia (SDM), Inspektorat Jenderal (Irjen) serta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
"Ini kita cek detail dan kemudian setelah itu saya selesai dari irjen, mengecek panitia dari kabag SDM, habis itu saya undang BPKP, kita buat surat resmi untuk review untuk melihat kewajaran, dan lain-lain," ucapnya.
Setelah dilakukan review, menurut Tito, barulah rekomendasi berapa nominal yang dibayarkan ke penyelenggara ketahuan. Mantan Kapolda Metro Jaya ini menegaskan tidak peduli terhadap siapa pemilik dari PT Lembah Tidar yang menjadi penyelenggara retret kepala daerah.
"Karena penyelenggara hanya satu, PT Lembah Tidar, itu kita enggak peduli siapa belakangnya. Sama halnya kita mau buat acara di Gedung Tribrata kebetulan kosong dan bagus, bukan berarti itu punya polisi, atau Balai Sudirman yang punya institusi tertentu, bukan. Karena kan kepentingan publik," pungkas Tito.
