Temuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) soal ekspor ilegal bijih nikel ke China terus menuai sorotan. Pasalnya jumlah hasil tambang yang dikeruk dari bumi Nusantara dan diselundupkan ke China itu tidak main-main. KPK menyebut jumlahnya mencapai 5 juta ton.
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti pun turut berkomentar soal kasus tersebut. Melalui cuitan di akun twitter pribadinya @susipudjiastuti, yang dikutip Senin 26 Juni 2023, Susi meminta pemerintah mengecek semua data impor dari Indonesia ke China.
"KPK RI cek semua data-data impor negara tujuan Ekspor SDA Indonesia," ucap Susi.
Tindakan tersebut perlu dilkukan guna menghindari terulangnya kasus sejenis, sekaligus mencari data yang benar terkait jumlah ekspor dari Indonesia ke berbagai negara, khususnya China. Pemilik maskapai Susi Air ini menduga hasil data dari negara pengimpor akan berbeda dengan data di Indonesia.
"Hampir bisa dipastikan jumlahnya akan berbeda dengan ekspor kita. Data impor mereka hampir pasti jauh lebih besar," ujar Susi.
Pegiat media sosial Helmi Felis menyebut lolosnya 5 juta ton bijih nikel secara ilegal ke China bukanlah kecolongan, melainkan perampokan terhadap sumber daya alam (SDA) Indonesia.
"Bukan kecolongan woooiii. Kalo 5 kilo, 50 kilo kecolongan, kalo 5juta Ton, itu mah emang dicolong," kata Helmi. Melaui cuitan di akun twitternya @HelmiFelis_, Jumat 23 Juni 2023, Helmi mempertanyakan siapa yang membantu China mendapatkan bijih nikel secara ilegal dari Indonesia.
Menurutnya tidak mungkin kasus ini bisa terjadi jika tidak ada pihak yang membantu. Helmi pun pun menduga ada oknum yang ikut membantu lolosnya ekspor mentah hasil tambang nikel tersebut.
"Pertanyaannya siapa yang bantu China nyolong terus di Indonesia.? Jawab.!," tanya Helmi.
Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman menyebut penyelundupan 5 ton bijih nikel dari Indonesia ke China sungguh ironi. Pasalnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melarang ekspor bijih nikel demi mendorong kemajuan industri hilir pertambangan.
Saat berbicara Sabtu 24 Juni 2023, Yusri mengatakan informasi dari Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ini sangat serius. Pasalnya penyelundupan itu menjadi bukti mafia tambang semakin berkuasa di tanah air. Sekaligus menunjukkan pemerintah kalah dari mafia tambang.
“Apalagi pernyataan pejabat KPK itu direspons juga oleh Dirjen Bea Cukai, Askolani yang menyatakan bahwa Ditjen Bea dan Cukai sebenarnya sudah mendalami pengapalan oleh perusahaan berdasarkan data General Administrasion China Custom (GACC),” ungkapnya.
Yusri memastikan mafia tambang adalah pelakunya lantaran dikerjakan secara masif, sistemik dan terstrukur.
“Berdasarkan keterangan pejabat penting di atas, sudah dapat dipastikan ini pekerjaan mafia tambang, sistemik, terstruktur dan masif,” katanya.
Yusri pun mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera bertindak dan jangan hanya berbicara di media. Hal ini guna menghindari munculnya beragam spekulasi di publik, salah satunya dugaan adanya oknum kuat dibalik ekspor ilegal bijih nikel ke China.
“Oleh sebab itu, KPK harus bertindak serius mengungkapnya. Banyak UU yang dilanggar. Setidaknya melanggar UU minerba Pasal 158 dan Pasal 170 A, UU Kepabeanan, Kehutanan dan UU Lingkungan Hidup,” ungkap Yusri.
Sebelumnya Koordinator Supervisi (Korsup) Wilayah V KPK Dian Patria mengungkapkan dugan penyelundupan 5.318.087.941 atau 5,3 juta ton bijih nikel (nickel ore) ke China pada Januari 2020 sampai Juni 2022. Dian menduga bijih nikel yang diselundupkan berasal dari tambang di Sulawesi atau Maluku Utara.
“Ilegal. Kan sejak Januari 2020 dilarang ekspor ore nikel. Dari Indonesia, saya enggak menyebut dari IWIP (Indonesia Weda Bay Industrial Park), tentunya dari Sulawesi dan Maluku Utara karena hanya dua daerah inilah penghasil nikel terbesar,” ujar Dian.
Saat berbicara Jumat 23 Juni 2023, seperti dikutip dari Kompas, Dian menerangkan terdapat perbedaan data ekspor antara Badan Pusat Statistik (BPS) dan data Bea Cukai China soal impor bijih nikel dari Indonesia. Akibatnya terjadi selisih dari kedua data tersebut.
Pada 2022 bijih nikel yang diimpor China dari Indonesia sebanyak 1.085.675.336 kilogram (kg). Pada 2021 sebanyak 839.161.249 kg dengan nilai mencapai 48.147.631 dolar Amerika Serikat (AS). Sedangkan pada 2020, impor bijih nikel China dari Indonesia sebanyaj 3.393.251.356 kg dengan nilai 193.390.186 dolar AS.
KPK merinci pada 2020 terdapat selisih Rp8.640.774.767.712,11 (Rp 8,6 triliun). Pada 2021 selisihnya Rp2.720.539.323.778,94 (2,7 triliun). Sedangkan pada 2022 hingga Juni 2022 selisih Rp3.152.224.595.488,55 (Rp 3,1 triliun). Total selisih ekspor sebesar Rp14.513.538.686.979,60. (14,5 triliun).
KPK juga menemukan selisih biaya royalti ditambah bea keluar senilai ratusan miliar rupiah. Rinciannya, Rp327.866.721.117,38 (Rp 327,8 miliar) di 2020, Rp 106.085.151.726,89 (Rp 106 miliar) 2021 dan Rp 141.116.926.878,25 (Rp 141,1 miliar) pada Januari hingga Juni 2022. Sehingga selisih royalti ditambah bea keluar sebesar Rp575.068.799.722,52 atau Rp 575 miliar.
Nilai tersebut menurut KPK menjadi kerugian negara. Pasalnya pendapatan negara dari tambang di antaranya berasal dari royalti dan bea keluar jika diekspor.
“Ya (dugaan kerugian negara sementara Rp 575 miliar) dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2022,” tutur Dian.
