Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) buka suara soal keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Saifullah Yusuf menjadi Menteri Sosial.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKB Syaiful Huda menegaskan penununjukan pria yang biasa disapa Gus Ipul itu tidak ada kaitannya dengan konflik atau gegeran antara PKB dan PBNU yang terjadi beberapa waktu terakhir.
"Jadi terkait dengan pengangkatan Gus Ipul sebagai menteri ya itu kan urusannya Presiden, dan sekali lagi nggak ada kaitannya dengan gegeran PBNU dengan PKB," katanya.
Saat berbicara di kompleks Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu 11 September 2024, Huda mengatakan selama ini tidak ada konflik antara PKB dan PBNU. Menurutnya, yang terjadi adalah PBNU yang sering memusuhi PKB.
"Sejak sebelum pemilu, di saat pemilu, posisinya memang (PBNU) memusuhi PKB. Kalau kami sih nggak ada, konflik itu nggak ada, yang ada adalah PBNU menciptakan konflik," ujar Huda.
Ketua Komisi X DPR RI ini menuturkan pengangkatan Gus Ipul merupakan hak prerogatif Presiden. Meskipun masa kerja kabinet saat ini hanya tersisa satu bulan.
"Kewenangan prerogatif itu tidak bisa dibatasi. Tinggal sehari pun, itu kewenangan prerogatif Presiden, sekali lagi kita tunggu saja kinerja 39 hari Gus Ipul," tutur Huda.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjadi Menteri Sosial menggantikan Tri Rismaharini yang mengundurkan diri lantaran maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur.
Pelantikan Gus Ipul ini dilaksanakan pada Rabu 11 September 2024 pukul 09.00 WIB di Istana Kepresidenan Jakarta. Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 102 P Tahun 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri Sosial Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024.
Pada kesempatan yang sama Presiden Jokowi juga melantik Aida Suwandi Budiman sebagai anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Irjen Pol Eddy Hartono sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).
Gus Ipul diketahui adalah Sekretaris Jenderal Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Selain itu Gus Ipul juga menjabat sebagai Wali Kota Pasuruan, Jawa Timur.
Sebelumnya, Gus Ipul menjadi Wakil Gubernur Jawa Timur mendampingi Gubernur Sukarwo. Pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, pria kelahiran Pasuruan, 60 tahun lalu itu dipercaya menjadi Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT)
Di dunia politik, mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor ini pernah menjadi politikus PDIP dan PKB serta menjadi anggota DPR RI.
