Mahfud MD memastikan dirinya akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Kalaupun datang tawaran menjadi anggota kabinet, Mahfud menegaskan bakal menolaknya. Pasalnya tawaran tersebut dipastikan akan menimbulkan kontroversi.
Saat menjadi narasumber di kanal YouTube Deddy Corbuzier, Jumat 26 April 2024, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) ini menyatakan dirinya punya standar etik tersendiri sebagai pihak yang kalah dalam Pilpres 2024.
"Ini kontroversial ya. Oleh sebab itu saya tidak akan (gabung), kecuali kepada pihak yang berwenang atau punya hal memberi jawaban itu," katanya.
Menurut Mahfud, ada standar etik yang harus dipenuhi jika dirinya menerima tawaran bergabung pemerintahan Prabowo-Gibran. Cawapres nomor urut 03 ini menyebut jika sebuah jabatan ditawarkan kepada lawan politik, pendukung pasangan yang menjadi pemenang akan merasa cemburu.
"Karena saya punya standar etik. Jabatan-jabatan itu harus diberikan kepada teman-teman yang ikut. Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga orang mendukung, nah itu pikiran saya," ujarnya.
Mahfud menambahkan dalam dunia politik, jabatan strategis seharusnya diberikan kepada pihak-pihak yang telah berjuang keras memenangkan paslon.
"Kalau diberikan kepada lawannya, untuk apa juga mendukung-dukung? Nah itu pikiran saya," tandas Mahfud.
Sikap serupa juga ditunjukkan Capres nomor urut 03 Ganjar Pranowo yang menegaskan dirinya tidak akan bergabung dengan Prabowo-Gibran usai kalah dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dan memilih berada di luar pemerintah.
Saat berbicara di kediamannya di Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, Kamis 25 April 2024, Ganjar Ganjar mengatakan bukan berarti dirinya tidak menghormati Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang sudah secara resmi ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
"Bedakan antara sikap politik dengan penghormatan kepada pemenang. Nah saya menghormati pemenang tetapi sikap politik saya lebih baik kami di luar," kata mantan Gubernur Jawa Tengah ini.
Ganjar menyebut pilihan politiknya itu sejalan dengan sikap PDIP. Meski belum memberikan pernyataan resmi, kemungkinan besar partai pimpinan Megawati Soekarnoputri itu akan memilih berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran.
"Belum memutuskan ya, tapi saya kira kalau lihat statement-statement Bu Mega rasanya, iya. Di luar pemerintahan lah, kan kita tidak kenal oposisi," ujarnya.
Ganjar menerangkan dengan berada di luar pemerintahan diharapan PDIP bisa menjadi pihak yanh mengontrol pemerintah. Sehingga akan tetap ada check and balance.
"Biar kemudian tidak semuanya gerubyuk, semuanya ikut-ikut begitu, tapi ada juga yang bisa melakukan kontrol dengan baik," ucapnya.
