Badan Gizi Nasional (BGN) menolak usulan makan bergizi gratis (MBG) dilaksanakan sekali sepekan. Usulan ini disampaikan bertujuan menghemat anggaran.
Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat BGN Tengku Syahdana menegaskan usulan tersebut tidak bisa diterima. Dia berdalih angka kecukupan gizi (AKG) baru bisa dicapai jika makan bergizi gratis diberikan selama 5 hari dalam sepekan.
"Ahli gizi sepakat dan merumuskan ternyata harus 5 hari (makan bergizi gratis) agar angka kecukupan gizi (AKG) itu terpenuhi. Kalau 1 hari belum terpenuhi," ujarnya.
Saat berbicara dalam peluncuran 'Seri Kedua Kajian Makan Bergizi Gratis' oleh Center for Indonesia's Strategis Development Initiatives (CISDI) di i-Hub Coworking and Space, Jakarta, Kamis, 7 Februari 2025, Syahdana menyebut skema 5 hari untuk memenuhi angka kecukupan gizi berlaku untuk semua target penerima MBG baik siswa sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui.
Syahdana menambahkan skema 5 dari 7 hari pemberian MBG telah diperhitungkan dan melalui riset para ahli. Syahdana juga mengungkapkan pertimbangan gizi juga berlaku untuk anak berkebutuhan khusus.
"Jadi semua itu sudah ada riset dan sebagainya, makanya kami berikan MBG selama 5 hari seperti itu," ujarnya.
Syahdana pun kembali menegaskan skema 5 hari adalah pilihan terbaik berdasarkan pertimbangan pemenuhan angka kecukupan gizi.
Sementara itu kalangan sipil ini hadir dalam acara tersebut menilai program MBG hanya menghamburkan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Terlebih anggaran program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu membengkak dari semula Rp71 triliun menjadi Rp100 triliun.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Maria Yohana Esti Wijayati mengatakan program MBG dengan anggaran Rp10 ribu belum tepat sasaran. Hal ini berdasarkan evaluasi setelah selama sebulan program tersebut dilaksanakan.
Saat berbicara di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Februari 2025, Maria menyebut tidak harus semua siswa sekolah mendapatkan makan bergizi gratis. Terutama siswa yang berasal dari keluarga mampu.
Politikus PDIP ini menilai pemerintah harus mengatur skala prioritas terhadap sasaran program makan bergizi gratis. Seharusnya prioritas program MBG adalah anak dari keluarga tidak mampu. Selain itu, juga daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) serta daerah dengan angka stunting dan kemiskinan tinggi.
"MBG ini mestinya diprioritaskan atau diterapkan tidak untuk semua anak sekolah," katanya.
Maria menegaskan Komisi X DPR mendukung program makan bergizi gratis. Namun mekanisme sasaran dan distribusinya perlu diperbaiki. Selain itu juga skala prioritas dan infrastrukturnya.
