Menteri Investasi Bahlil Lahadalia memperingatkan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) agar tidak bersikap dan merasa paling tahu. Hal ini terkait dengan kritikan yang disampaikan Walhi terhadap Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri).
Saat memberikan keterangan pers, Senin 25 September 2023, Bahlil menyatakan pemerintah telah melakukan AMDAL terhadap rencana pembangunan Rempang Eco City. Hasil dari analisis yang dilakukan menurut Bahlil pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) itu tidak merugikan lingkungan dan masyarakat setempat.
"Sudah lah, pasti (bagian dari kajian). Jangan Walhi merasa lebih tahu daripada pemerintah. Kalian ini sudah seperti negara ini seolah-olah diatur oleh lembaga lain. Mana ada negara yang mau menyengsarakan rakyatnya?” ujar Bahlil.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini mengatakan pihaknya menghargai kritikan dan pemikiran yang disampaikan Walhi. Namun Bahlil menambahkan dalam membangun sesuatu, pemerintah selalu mempunyai tujuan, termasuk dalam proyek Rempang Eco City.
“Tulis baik-baik, kita hargai pemikiran Walhi, tapi juga negara punya tujuan,” ujarnya.
Bahlil pun meminta berbagai pihak, termasuk Walhi tidak selalu curiga setiap pemerintah berniat membangun atau mempunyai proyek. Menurutnya negara tidak akan maju jika setiap akan membangun sesuatu selalu takut dan dicurigai.
"Kan ada AMDAL-nya, negara kita ini kalau khawatir terus, curiga terus, kapan mau maju? Kita ini dikasih bumbu curiga orang, takut terus, kapan kita maju?" ucap Bahlil.
Mantan Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) ini menambahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan guna menyelesaikan konflik di Pulau Rempang. Bahlil menuturkan Presiden Jokowi memerintahkan konflik tersebut diselesaikan secara kekeluargaan.
"Mereka sangat menerima investasi, sampai Pak Gerisman (tokoh masyarakat Rempang) menyampaikan kepada saya, ‘Kiamat lima kali pun kampung kita ini, Pak Menteri, tidak maju kalau tidak ada investasi,’” katanya.
Sebelumnya Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengritik pembangunan Rempang Eco City yang dinilai tidak sesuai dengan AMDAL. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang fokus pada pelestarian lingkungan itu menyebut PSN itu dibangun tampa mengikuti prosedur yang sesuai aturan perudangan.
Direktur Eksekutif Walhi Zenzi Suhadi menyebut Rempang Eco City tidak mempunya AMDAL dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Seharusnya menurut Zenzi, pemerintah melakukan AMDAL dan KLHS pada Juni 2023 saat dicapai kesepatakan antara PT Makmur Elok Graha (MEG) dan perusahaan asal China Xinyi Group.
“PSN Rempang itu belum ada amdal/KLHSnya, mestinya itu wajib Amdal/KLHS karena berdampak besar dan di gugusan pulau kecil,” kata Zenzi.
Saat berbicara Minggu, 24 September 2023, Zenzi bahkan menyebut berbagai proyek strategis yang dibangun Jokowi konyol lantaran tidak disertai dengan kajian. Padahal seharusnya keputusan politik pemerintah selali berdasarkan kajian. Namun yang terjadi seringkali sebaliknya. Kajian dilakukan setelah proyek dikerjakan dengan tujuan melegitimasi keputusan tersebut.
“Gimana coba sesuatu dapat dikatakan strategis kalau tidak ada perhitungannya (kajian),” katanya.
Zenzi pun menyamakan PSN Jokwowi dengan berbagai proyek di era Orde Baru. Saat itu proyek pemerintah lebih mirip berhala yang membuat rakyat ketakutan. Terlebih seringkali aparat keamanan dikerahkan untuk mendukung proyek tersebut.
Jika dilihat lebih jernih, menurut Zenzi, proyek strategis Jokowi tidak benar-benar strategis. Istilah ‘strategis’ sengaja diberikan agar pemerintah bisa menggunakan kekuasaan guna menyukseskannya. Zenzi pun mengatakan PSN di era Jokowi benar-benar konyol dan absurd.
“PSN Jokowi seperti proyek cendana masa Pak Harto. Seperti ‘berhala’ yang dibuat untuk membuat masyarakat takut, dan aparat dikerahkan maksimal,” ungkapnya.
