Kondisi salah satu PT Waskita Karya tampaknya benar-benar sudah parah. Bahkan pemerintah seolah bersiap mengibarkan bendera putih guna menyelamatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Karya ini.
Wakil Menteri (Wamen) BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan kondisi keuangan Waskita saat ini sudah sangat berat. Terutama terkait dengan utang yang jumlahnya sangat banyak. Pada semester I 2023, perusahaan dengan kode emiten WSKT ini memiliki total utang sebesar Rp84,31 triliun.
Waskita setelah kajian memang kondisi likuiditasnya berat, kita sedang negosiasi dengan bank dan pemegang obligasi," kata pria yang biasa disapa Tiko ini.
Saat berbicara di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin 14 Agustus 2023, Tiko menerangkan saat ini Kementerian BUMN tengah melakukan negosiasi dengan pihak bank dan pemegang obligasi.
Muncul opsi Waskita akan dimerger dengan BUMN Karya lainnya, salah satunya adalah PT Hutama Karya. Sehingga nantinya Waskita akan menjadi anak perusahaan PT Hutama Karya atau HK.
"Kita ingin para pemegang obligasi dan vendor mencari solusi terbaik sehingga Waskita bisa joint venture. Kemudian akan dijadikan anak usaha HK, saham milik pemerintah akan diinbrengkan ke sana," ujarnya.
Tiko menargetkan restrukturisasi Waskita selesai awal tahun depan. Setelah itu akan dilakukan inbreng saham Waskita milik pemerintah ke Hutama Karya. Inbreng adalah penyetoran modal saham yang dilakukan dalam bentuk lainnya.
"Ya kita tadi tergantung proses restrukturisasi kalau sudah selesai baru inbreng ke sana. Awal tahun depan lah (selesai prosesnya)," kata Tiko.
Sebelumnya Menteri BUMN Erick Thohir juga mengungkapkan hal serupa. Erick bahkan menyiratkan bakal angkat tangan alias tak mampu lagi menyelamatkan PT Waskita Karya yang diketahui sudah 2 kali tidak mampu membayar utang, baik bunga maupun dan pokok obligasi.
Saat memberikan keterangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Jakarta, Selasa 8 Agustus 2023, Erick pun menyebut kemungkinan Waskita bakal dibawa ke Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Artinya PT Waskita Karya dinyatakan pailit.
Erick mengaku saat ini pihaknya tengah membicarakan nasib Waskita dengan Kementerian Keuangan. Terutama soal kemungkinan PKPU atau restrukturisasi total.
"Itu yang kita lagi duduk dengan menteri keuangan, prosesnya seperti apa. Kalau kita kan kemarin, salah satunya opsinya ada PKPU atau restrukturisasi total yang ini kita dorong," kata Erick.
Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) ini menyebut Kementerian BUMN bersama pemangku kepentingan lain akan terus mendukung upaya pembenahan BUMN Karya, terutama terkait kinerja keuangan.
"Saya udah rapat dengan Pak Tiko (Wamen BUMN I), Pak Wamen Rosan (Wamen BUMN II), dan para Himbara dan Karya. Kita akan dukung BUMN Karya lagi, tetapi tidak berdasarkan korporasi, tetapi, berdasarkan proyek base, karena itu dibayar secara multiyears,” ujarnya.
Erick mengungkapkan, Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp3 triliun yang semula untuk PT Waskita Karya akan dialihkan kepada PT Hutama Karya (HK). Nantinya aset-aset Waskita akan diambil alih oleh HK.
“PMN Waskita dialihkan ke HK. Dari situ, HK mengambil aset yg ada di Waskita. Proses merger HK dan Waskita serta PP (PT PP Presisi) dan WIka (PT Wijaya Karya Tbk) itu prosesnya 2 sampai 3 tahun. Tapi, restrukturisasi sudah dilakukan dari 3 tahun lalu,” ujar Erick.
PT Waskita Karya diketahui gagal melakukan pembayaran bunga ke-12 dan pelunasan pokok obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023. Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.
Sebelumnya, pada 5 Mei 2023, Waskita juga tidak mampu membayar bunga ke-11 atas Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.
Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp84,31 triliun. Jumlah tersebut naik 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.