Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri mengkritik rencana Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman membentuk Komando Daerah Militer (Kodam) di setiap provinsi. Saat ini diseluruh Indonesia baru terbentuk 15 Kodam. Artinya Markas Besar (Mabes) AD akan menambah 23 Kodam baru agar jumlahnya menjadi 38, sama dengan jumlah provinsi yang ada.
Megawati pun mempertanyakan rencana yang menurut Jenderal Dudung sudah direstui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto. Presiden ke-5 RI itu pun merasa heran karena saat ini Indonesia tidak sedang dalam kondisi perang.
"Kalau Angkatan Darat mau bikin lagi kodam, itu saya suka inget kodam mau dibuat di setiap tempat. Ini gak ada perang, apa kita mau perang? Kan enggak, gimana caranya hindari perang," ujarnya.
Saat menyampaikan pidato di Gedung Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), Jakarta Pusat, Sabtu 20 Mei 2023, Megawati bahkan terang-terangan meminta pihak-pihak terkait tidak bertindak semuanya, apalagi memperkaya diri.
"Sudah jangan mau-maunya sendiri, memperkaya sendiri, udah berhenti dah," kata Megawati.
Ibu kandungan Ketua DPR RI Puan Maharani ini juga menggugat rencana membuat Kodam di tiap provinsi. Hal ini menurut Megawati berdasarkan pemikiran yang bersandar atas realitas di lapangan dan analisis objektif.
Megawati menilai jika Indonesia mau perang dengan negara lain, yang pertama maju bukanlah TNI AD, melainkan prajurit dari matra lain, seperti TNI Angkatan Laut (AL) atau Angkatan Udara (AU).
"Saya sampai bilang ke Pak Dudung, sebenere mau opo to Pak, saya sampai bilang begini Pak, kalau kita umpamanya mau ada serangan ya, belum masuk tuh, apa itu kapal laut, apa itu pesawat, yang maju dulu siapa? Emangnya Angkatan Darat? Ya enggaklah. Jangan saya sampai dibenci Angkatan Darat, saya ngomong bener, realistis, objektif, telaah," kata Megawati.
Sebelumnya Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman berencana membentuk Komando Daerah Militer (kodam) di setiap provinsi di Indonesia. Dudung mengatakan rencara tersebut sudah disetujui Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono.
"Sesuai perintah dari menhan dan panglima TNI sudah setuju, nanti setiap provinsi akan ada kodam," kata Dudung.
Saat berbicara usai mengikuti Rapat Pimpinan TNI AD Tahun Anggaran 2023 di Markas Besar Angkatan Darat, Jakarta, Jumat, 10 Februari 2023, Dudung menjelaskan rencana pembentukan Kodam di setiap provinsi akan diteruskan ke kementerian terkait. Diantaranya, Kementerian Pendayagunaan Aparat Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) serta Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
"Panglima nanti akan mengusulkan kepada Kemhan (Kementerian Pertahanan), Kemhan nanti akan mengusulkan kepada menpan RB (menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi). Tentunya, nanti juga akan dibicarakan dengan menteri keuangan karenakan akan menyangkut masalah anggaran," jelasnya.
Mantan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Kostrad) menuturkan jika nantinya terdapat Kodam di setiap provinsi, akan tercipta kesinambungan dengan pihak Kepolisian daerah. Selaian itu rencana tersebut juga untuk menyesuaikan dinamika dan tantangan ke depan.
"Kami menyesuaikan, kalau dari Kemhan bahwa tantangan ke depan, karena polisi dulu tipe C kolonel, tipe B bintang satu, tipe A bintang dua, sekarang semua sudah tipe A, semua bintang dua semua; sementara di tempat kami (TNI AD), provinsi masih ada yang kolonel, sehingga nanti seimbanglah," jelasnya.
Dudung berharap rencana pembentukan kodam di setiap provinsi bisa terlaksana pada tahun ini. Namun untuk 4 provinsi atau daerah otonom baru (DOB) hasil pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat akan dilakukan secara bertahap.
"Tahun ini mudah-mudahan karena kami sudah usulkan," ujar mantan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya ini.
