Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara khusus memerintahkan Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi melakukan penertiban terhadap media sosial atau medsos. Terutama medsos yang digunakan sebagai tempat jual beli barang atau e-commerce.
Saat berbicara usal pelantikan menteri dan wakil menteri di Istana Negara, Jakarta, Senin 17 Juli 2023, Jokowi mengatakan menertibkan medsos menjadi tugas dari Budi Arie selaku Menkominfo yang baru.
"Iya nanti itu tugasnya menteri yang baru," kata Jokowi.
Dalam keterangannya, Jokowi mengaku bakal memberi perhatian penuh terhadap perkembangan teknologi. Hal ini guna mengimbangi perkembangan zaman termasuk urusan medsos dan e-commerce. Jokowi menyebut kecepatan perubahan kedua hal itu sangat cepat.
"Saya sampaikan semuanya bisa dikejar, dipercepat, karena setelah saya detailkan persoalan-persoalan yang ada di dalam, bukan persoalan yang mudah. e-commerce yang sekarang ini kecepatan perubahannya sangat cepat banget," ujarnya.
Guna mendukung tugas tersebut, Jokowi pun membentuk jabatan baru di Kabinet Indonesia Maju, yakni Wakil Menteri Kominfo yang dijabat oleh Nezar Patria. Selain itu segera dibentuk satuan tugas (satgas) yang membantu Menkominfo menjalankan tugasnya.
"Kecepatan perubahan dunia ini sekarang ini sangat ditentukan oleh ICT (Information and Communication of Technology), oleh sebab itu, (Kominfo) ini juga kami perkuat dengan Wamen dan juga akan kita bantu lagi dengan satgas," ucap Jokowi.
Sementara itu Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan akan segera menjalankan tugas yang diperintahkan Presiden Jokowi. Termasuk perintah membentuk satgas terkait penertiban media sosial atau medsos.
"Pokoknya nanti kami akan jalankan apa yang diperintahkan pak preisden, akan gerak cepat semua," kata Budi Arie usai acara pelantikannya.
Sedangkan saat menghadiri acara serah terima jabatan di Gedung Kementerian Kominfo, Jakarta Senin 17 Juli 2023, Ketua Umum Relawan Projo ini menegaskan dirinya juga akan membereskan buzzer yang banyak terdapat di dunia maya.
Budi Arie menyebut buzzer dan akun-akun dimedsos kerap menyebarkan berita bohong atau hoaks. Terutama menjelang Pemilihan Umum Pemilu 2024. Buzzer menurut Budi Arie juga sering menyebarkam informasi yang berbau radikalisme.
"Yang pasti, bahwa pengendalian platform-platform yang meresahkan masyarakat itu menjadi tugas dan tanggung jawab dari kementerian komunikasi dan informasi. Nanti soal caranya apa? Sabar," kata Budi Arie.
Namun Mantan Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigras ini memastikan penindakan terhadap buzzer belum akan dilakukan dalam waktu dekat. Budi Arie menilai susana saat ini masih terbilang kondusif.
"Suasana kan belum panas sekarang, nanti kita persiapkan lah supaya narasi pemilu damai ini bisa," katanya.
Budi Arie menambahkan pihaknya juga akan fokus pada pembangunan infrastruktur digital dan ekosistem digital, seperti e-commerce hingga perlindungan data pribadi.
